Nurhadi Jalani Sidang Lagi, Jaksa KPK Bacakan Dakwaan

EKS Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasusnya kali ini terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Hari ini, Selasa, 18 November 2025, diagendakan sidang pembacaan dakwaan atas dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU, saudara Nurhadi, di PN Jakarta Pusat," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa (18/11).

Budi menjelaskan, persidangan akan digelar terbuka untuk umum. Jaksa akan membacakan dakwaan secara detil dalam persidangan.

Baca juga : Lahan Sawit Nurhadi Berada di Padang Lawas, Sumut

"Dalam tahap awal dari proses persidangan pidana ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan membacakan surat dakwaan di hadapan terdakwa dan majelis hakim, mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu, dan tempat kejadian perkara," ucap Budi.

Dalam kasus ini, KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.

"Dalam perkara ini, sebelumnya penyidik telah melengkapi proses penyidikannya, termasuk melakukan penyitaan sejumlah aset untuk kebutuhan proses pembuktian sekaligus langkah awal dalam optimalisasi asset recovery," ucap Budi.

Baca juga : KPK Dalami Pengelolaan Lahan Sawit Nurhadi

Dalam kasus ini, Nurhadi akan didakwa dengan Pasal pertama 12 B juncto Pasal 18 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65. Dan dakwaan kedua dengan Pasal 3 Undang-Undang TPPU juncto Pasal 65.

Nurhadi ditangkap KPK lagi pascabebas dalam kasus suap penanganan perkara. Dia kini masih menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang.

Nurhadi divonis enam tahun penjara serta denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia terbukti menerima suap Rp35,7 miliar dan gratifikasi Rp13,7 miliar terkait pengaturan sejumlah perkara di lingkungan peradilan.

"Mengadili, menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan beberapa kali," kata Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri di Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Maret 2021.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Nurhadi dituntut pidana 12 tahun penjara. Eks Sekretaris MA itu ditangkap pada Minggu, 29 Juni 2025, dini hari. (Can/P-3)