Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Izza Akbarani menyoroti kasus besar yang ditangani KPK tetapi masih jalan di tempat. Ia menilai dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, kuota haji, hingga penggunaan jet pribadi oleh Ketua KPU menjadi kasus yang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
"Dugaan korupsi pada proyek kereta cepat whoosh, kuota haji, dan penggunaan jet pribadi oleh KPU relatif dapat dikatakan sebagai kasus besar yang sampai saat ini jalan di tempat," kata Izza kepada Media Indonesia, hari ini.
Izza menjelaskan ketiga kasus itu dikatakan sebagai kasus besar karena mendapat atensi publik yang begitu luas dan melibatkan institusi negara serta dampaknya yang juga besar menyangkut kepentingan publik.
Ia mengatakan minimnya keterbukaan serta komunikasi publik yang tidak jelas dalam penanganan kasus menjadi salah satu catatan mengapa kasus ini dapat dikatakan tampak stagnan dan cenderung lambat.
Izza meminta KPK harus terus memperbarui perkembangan kasus secara berkala dengan terbuka dan transparan. Sehingga, publik dapat memantau sejauh mana kasus tersebut diusut oleh KPK.
"Selain itu, kasus-kasus tersebut dapat dikatakan sebagai kasus-kasus yang sensitif secara politik, maka KPK perlu untuk menjaga konsistensi dan integritas lembaganya agar publik juga masih menaruh kepercayaan terhadap KPK untuk menangani kasus-kasus tersebut," katanya.(P-1)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Penyampaian Hak Jawab dan Hak Koreksi atas Pemberitaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas
KPK memeriksa dua petinggi biro perjalanan terkait dugaan korupsi kuota haji, termasuk praktik jual beli percepatan keberangkatan jemaah.
PENYIDIKAN kasus dugaan korupsi kuota haji yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.
Ia menyebut bahwa dirinya hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi, bukan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
KASUS dugaan korupsi kuota haji Indonesia terus berkembang dan diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam waktu dekat.
KPK memanggil staf PBNU berinisial SB sebagai saksi kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved