Cerita Pengurus Daerah soal Pembahasan Alot Sikap Politik PDIP yang tak Beroposisi atau Koalisi

SIKAP politik PDIP yang memilih tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga tidak menjadi oposisi, ternyata melalui pembahasan yang alot dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali. 

Para pengurus daerah baik dari DPC maupun DPD menyuarakan pandangan masing-masing sebelum akhirnya disepakati bahwa PDIP mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang.

"Ini dinamikanya lumayan karena kami cukup alot dan ramai dibahas sebelum diputuskan," kata Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat sekaligus pimpinan sidang kongres, Lasarus, dalam konferensi pers setelah penutupan kongres di Bali, Sabtu (2/8).

Baca juga : Sikap Politik PDIP: Bukan Oposisi atau Koalisi, Tapi Penyeimbang

Menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat memberikan arahan soal sikap politik dalam forum Bimbingan Teknis pada 30 Juli lalu yang juga digelar di Bali. 

Dalam arahannya, Megawati menilai PDIP perlu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto jika kebijakannya berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, partai harus bersikap kritis jika ada program yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

Pandangan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi dalam rapat komisi bidang politik dalam kongres yang dibahas para ketua DPD dan DPC. Pengurus daerah dari berbagai wilayah menyampaikan aspirasi berdasarkan dinamika masing-masing daerah. Proses pengambilan keputusan pun berlangsung dinamis dan penuh pertimbangan.

Baca juga : Pidato Anti-Penjajah Megawati Dinilai Sejalan dengan Ideologi Prabowo, PDIP akan Masuk Koalisi?

"Saat penutupan (kongres) tadi, Ibu Ketua Umum merangkum bahwa PDIP sebagai penyeimbang. Kami mendukung pemerintahan Prabowo, tapi tidak dalam pemerintahan. Seluruh program prorakyat kita dukung, lalu ada program yang tidak prorakyat kami kritik yang sifatnya membangun,' ujarnya.  

Dalam pidato politiknya, Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Megawati juga menyampaikan bahwa PDIP akan mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi.

"PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati pada Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).

Menurut Presiden ke-5 RI, itu PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat. Namun, partainya juga tidak akan segan untuk bersikap kritis jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai dasar bangsa. 

"Kami juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tukas Megawati. (Mal/P-2)