KPK Didesak Segera Periksa Bobby

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Azmi Syahputra mendesak Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution terkait dugaan korupsi Pembangunan Jalan Nasional di wilayah 1 Sumut. 

“Korupsi setingkat Kepala Dinas tidak bisa dilakukan dengan Individual. Karenanya KPK perlu segera memeriksa semua pihak yang diduga terkait, termasuk  memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution, untuk dimintai keterangan,” kata Azmi kepada Media Indonesia pada, hari ini.

Azmi menilai, pemeriksaan terhadap Bobby sangat penting karena jabatannya sebagai Gubernur yang memiliki irisan birokrasi langsung dengan Kepala Dinas. Menurutnya, Gubernur menjadi pihak yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban dalam sebuah pembangunan di wilayahnya. 

Baca juga : KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas PUPR Sumut Pasca Topan Ginting Ditangkap

“Sebagai gubernur pasti memiliki tugas dan wewenang dan bertanggung jawab atas hirarki sentral dan kebijakan serta sebagai pemegang kendali, pengawasan kinerja maupun pembinaan langsung pada Kepala Dinas,” jelasnya. 

Azmi yakin bahwa Bobby sebagai orang nomor satu di Sumut sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh Kepala Dinas tersebut. Menurutnya, banyak kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas kerap kali bertautan dengan peran kepala daerah. 

“Korupsi itu integratif, cenderung menghubungkan orang dengan kekuasaan tertentu atau kelompok tertentu, misal pola kelompok penyumbang kampanye atau tim sukses tertentu yang menjadi bagian peta jalan elite perpolitikan,” tukasnya.

Baca juga : Kepala Dinas PU Sumut Diyakini tak Bermain Sendiri

Atas dasar itu, Menurut Azmi perlu dilakukan perluasan penyidikan oleh KPK kepada berbagai pihak khususnya Gubernur Sumut untuk melihat apakah ada turut serta relasi penyimpangan kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. 

“Itu dikaitkan dengan keadaan maupun keterlibatan Gubernur dalam kasus dugaan korupsi  proyek pengadaan jalan tersebut. Termasuk apakah ada perintah dari Gubernur yang bertentangan dengan hukum, maupun adakah pihak-pihak yang diuntungkan atas arahan atau perintah Gubernur?” ujarnya. 

Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti itu juga mendorong KPK untuk segera memeriksa berbagai keterangan saksi dan bukti khususnya memanggil Bobby Nasution dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Sumut. 

“KPK harus mendeteksi, menelusuri dengan teliti atas keterangan saksi maupun alat bukti lain yang relevan, guna menemukan titik terang atas kerugian negara dalam peristiwa OTT ini,” ucapnya. 

Ia menekankan pemeriksaan Booby secara serius dan transparan juga menjadi salah satu kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Sumut, termasuk menunjukkan profesionalisme dan independensi KPK dalam memberantas korupsi.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa dirinya siap bekerjasama dengan KPK untuk diminta keterangan terkait kasus korupsi yang melibatkan anak buahnya di Dinas  Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.  

“Namanya proses hukum, kita bersedia saja ya (diperiksa KPK). Bersedia saja. Apalagi tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini, di Pemprov Sumut, kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin, (30/6). (Dev/P-1)