Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memverifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Rincian asetnya akan segera dipublikasikan.
“Sudah selesai verifikasi, kemungkinan sudah bisa diumumkan pada Kamis atau Jumat, minggu ini,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1).
Tessa belum bisa memerinci aset milik Raffi. Tapi, KPK sudah menyatakan laporan dari suami Nagita Slavina itu lengkap.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut rincian aset Raffi sedang dalam proses administrasi untuk dipublikasikan. Masyarakat diharap bersabar.
“Kalau administrasi itu hanya administratif klerikal saja, kelengkapan isi, surat kuasa, penjumlahan, gitu-gitu saja,” ucap Pahala.
Sebelumnya, KPK menyebut semua anak buah Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat telah menyerahkan LHKPN. Laporan ditutup pada Selasa, 21 Januari 2025.
“Kita pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 22 Januari 2025 lalu.
Pahala mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet untuk mengingatkan para pembantu Presiden menyerahkan LHKPN, tepat waktu. Mereka semua mengikuti aturan main laporan tiga bulan setelah pelantikan.
“Sehingga, kepatuhannya seratus persen,” ujar Pahala. (Z-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved