Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PANSEL capim KPK menjadi ujung tombak dalam menghadirkan pimpinan KPK yang tidak bermasalah berintegritas dan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang dihubungi mengatakan peran penting pansel tersebut tidak lepas dari keberanian pansel untuk mencoret siapa pun peserta seleksi yang bermasalah. Masalah tersebut bisa diketahui dengan jejak rekam peserta.
"Tentu untuk mendapatkan pimpinan KPK yang baik ada di tangan pansel. Mereka menyeleksi bukan hanya administratif tapi juga rekam jejak, kualitas dari calon tersebut. Namun setidaknya hal yang paling bukan hanya adninistrasi tapi kualitas yang tentu mereka adalah orang berkualitas artinya usia saja di atas 50 tahun namun yang paling penting sebenarnya adalah rekam jejak. Jangan mengulangi pansel yang lalu ketika memilih pimpinan KPK yang rekam jejaknya bermasalah," jelasnya, Selasa (16/7).
Dia menilai pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR RI. Tahapan seleksi yang ketat dan keberanian pansel untuk kritis terhadal latar belakang juga pengalaman peserta sangat dibutuhkan.
Baca juga : Pansel Capim KPK dan Dewas Pertimbangkan Inklusivitas Gender
"Kalau memang pansel kali ini serius memilih pimpinan KPK yang baik artinya 10 orang yang nantinya akan diserahkan kepada DPR nama-namanya maka dari awal walaupun tahapan seleksi ada berapa tahapan tapi dari awal mereka harus sudah berani mencoret. Di sinilah berani mencoret calon pimpinan yang bermasalah dari sisi apapun yang nantinya akan menjadi beban bagi KPK"
Jika dilihat dari ratusan peserta yang telah mendaftarkan diri dalam seleksi ini, ada beberapa yang mimiliki jejak rekam bermasalah.
"Memang ada beberapa yang punya permasalahan khususnya etik. Namun kita lihat saja dari daftar semua di tangan pansel. Artinya ketika nanti pansel mau mengumumkan siapa saja lulus administrasi kalau ternyata masih ada orang-orang bermasalah yang bisa terlihat jelas oleh publik, melalui pemberitaan rekam jejaknya di masa lalu ya tentu kita akan menyangsikan kerja dari pansel. Karena memang pansel itu bukan hanya menyeleksi tugasnya administratif maupun normatif tapi substantif," tukasnya. (Z-6)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved