Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Direktur Utama Pertamina (Persero) Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dinyatakan bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di bekas kantornya. Majelis hakim memberikannya vonis sembilan tahun penjara.
Putusan itu berujung isak tangis dari keluarga Karen. Mantan dirut PT Pertamina (Persero) itu hanya bisa menabahkan hati anak-anaknya.
“Tasya, Nadia. Nadia, Lutfi jangan nangis, Nadia, Lutfi jangan nangis. Nadia, Lutfi jangan nangis,” kata Karen di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (24/6).
Baca juga : Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadapi Sidang Vonis Hari Ini
Karen sempat memeluk anak-anaknya usai vonis dibacakan. Dalam momen itu, Karen hanya memohon kepada buah hatinya agar tidak meneteskan air mata.
“Enggak usah nangis, enggak apa-apa,” ujar Karen.
Suami Karen, Herman Agustiawan turut memberikan reaksi atas vonis kasus ini. Emosinya hanya berupa sindiran ke jaksa penuntut umum (JPU).
Baca juga : Hakim Tolak Eksepsi Karen Agustiawan, Kasus Korupsi LNG Pertamina Dilanjutkan
“Puas ya?” ucap Herman.
Kasus dugaan korupsi LNG di PT Pertamina (Persero) berakhir dengan vonis penjara untuk Karen. Dia dinyatakan bersalah atas perkara itu.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.
Uang denda itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, hukuman penjaranya ditambah sesuai vonis hakim.
“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ujar hakim. (Z-u)
KPK mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan verzet dalam kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.
KPK memilih untuk membaca hasil verzet atau perlawanan terhadap putusan sela Hakim Agung Gazalba Saleh sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan sela yang membebaskan hakim agung Gazalba Saleh dan memerintahkan Tipikor melanjutkan persidangan.
Majelis Hakim menerima Banding Daniel Frits atas kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Israel meminta waktu ke pengadilan tinggi negara tersebut akan tuntutan lima kelompok nirlaba mengenai langkah peningkatan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza.
JPU di Pengadilan Tipikor Ternate menghadirkan 14 saksi untuk mendalami dugaan intervensi yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, dalam proses tender proyek.
Hakim pengadilan Tipikor pada PN Ternate membantarkan sidang Abdul Gani Kasuba selama sepekan karena sakit.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai memiliki hak untuk tidak mengganti para majelis pada sidang Gazalba Saleh.
Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berharap majelis hakim Tipikor objektif dan tidak baper dalam menyidang Gazalba Saleh.
PENGADILAN Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ-100 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia (Persero).
KPK menyepakati pertimbangan hakim yang menyebut kebebasan Gazalba bisa membuat kekacauan persidangan tipikor di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved