PDIP Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Tanpa Batas Waktu, Jabatan Kapolri Rentan Ketergantungan Politik

Revisi pasal terkait masa jabatan Kapolri sudah sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum dan profesionalisme. 

Advokat Ajukan Uji Materi UU Polri: Usulkan Kepolisian Di bawah Kemendagri demi Independensi Hukum

Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri

PEMERINTAH memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap UU Polri

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Legislator Minta Kekerasan di Daycare Little Aresha Harus Diusut Tuntas

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.

Serangan Balik Kubu PDIP, Guntur: KPK Harusnya Urus IPK

Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

Guntur PDIP Berang KPK Cawe-Cawe Internal Parpol

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.

Usulkan Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum, KPK Disemprot Kader PDIP

Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. 

PDIP Tetapkan Syaifudin Zuhri jadi Ketua DPRD Surabaya, Diharapkan Responsif Serap Aspirasi Warga

PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.

PDIP Dorong Percepatan Pembahasan RUU Pemilu di DPR

Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia