Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melelang aset milik mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau Muhammad Syahrir. Total, ada 12 barang yang akan dipasarkan.
“KPK bersama dan melalui perantaraan KPKNL Palembang, akan melaksanakan lelang barang rampasan degan penawaran lelang melalui internet (open bidding) dengan obyek barang rampasan dalam perkara terpidana Muhammad Syahrir,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis 30 Mei 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan sebanyak lima aset merupakan rumah, tiga berupa tanah, dan empat sisanya merupakan kendaraan. Tanah dan rumah yang dilelang Rp262 juta sampai Rp1,6 miliar.
Baca juga : KPK Lelang Mobil Honda CR-V Eks Bupati HSU
Sementara itu, empat kendaraan yang dilelang yakni Toyota Alphard, Toyota sedan Type 82 2.0 L, Honda Brio, dan Motor Honda. Lelang dimulai pada Rabu, 5 Juni 2024.
Masyarakat yang ingin mengikuti lelang bisa mengakses portal.lelang.go.id. Warga yang ingin ikut wajib menyiapkan uang jaminan sesuai dengan barang yang diinginkan.
“Tempat lelang di KPKNL Palembang Jalan Kapten A Rivai Nomor 4, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan,” tutur Ali. (Can/P-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Sebanyak 26 ribu bidang tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan belum bersertifikat. KPK menilai kondisi ini berpotensi memicu hilangnya aset negara dan membuka celah korupsi.
Komnas HAM juga menyoroti posisi Kepolisian RI yang kerap berada dalam situasi dilematis.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Polda Bali tidak hadir dalam sidang praperadilan Kepala Kantor BPN Bali, I Made Daging.
Penetapan status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, kini memasuki babak pengujian hukum.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved