Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif 2024, Senin (29/4). Sejumlah partai politik sudah menyiapkan alat bukti sebagai ikhtiar mereka menuntut keadilan pada Pemilu 2024.
Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Erfandi Syaqroni mengatakan, partainya sudah menyiapkan alat bukti yang menunjukkan suara PPP hilang 24 Provinsi. Dari hitungan internal, suara partai berlogo kakbah itu hilang sekitar 224 ribu suara.
Sehingga, kata dia suara PPP dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya tembus 5.878.777 suara (3,87%) atau di bawah ambang batas parlemen.
Baca juga : Partai Aceh Gugat Adanya Penambahan Suara PPP di Nagan Raya
"Kami dalam tahap finalisasi alat bukti. Kami sudah siapkan dari jauh hari. Total kami kehilangan 224 ribu suara tersebar di 24 provinsi," kata Erfandi saat dihubungi, Minggu (28/4).
Berbagai alat bukti yang disiapkan terkait dengan data penghitungan internal PPP dibandingkan dengan hasil rekapitulasi suara KPU, berbagai bukti pemilu lainnya, saksi-saksi serta peristiwa saat rekapitulasi suara.
Ia menjelaskan, jumlah suara yang hilang berbeda-beda di setiap daerah pemilihan (dapil). Erfandi meyakini jika sebenarnya suara yang diraih PPP pada Pileg 2024 melebihi ambang batas parlemen, yakni di atas 4% atau sekitar enam juta suara.
Baca juga : Publik Diajak Kembali Bergandengan Tangan Pascaputusan MK
"Untuk pastinya kami akan sampaikan di sidang nanti," ujarnya.
Ia menjelaskan, dari jadwal yang sudah dikirim MK, PPP akan memulai sidang besok. PPP juga sudah mendaftar menjadi pihak terkait sebanyak 12 perkara dan menjadi pemohon untuk 51 perkara.
"Kami mohon doa dan dukungannya dari masyarakat Indonesia. PPP partai tua yang selalu ada di parlemen. Dan kami akan ikhtiar agar bisa lolos untuk memperjuangkan ideologi partai," kata Erfandi.
Total ada 297 permohonan yang diterima MK untuk sidang PHPU legislatif 2024. PPP menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan. MK menargetkan penanganan perkara PHPU pileg akan rampung maksimal pada 10 Juni mendatang. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa MK harus menyelesaikan penanganan perkara sengketa pileg selama 30 hari kerja sejak perkara diregistrasi. (Z-3)
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
DPP PPP diminta untuk bertindak tegas kepada individu atau kelompok yang berniat melemahkan PPP dengan cara-cara yang tidak baik.
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved