Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG putusan hasil sengketa pemilihan presiden (pilpres), calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengingatkan bahwa keputusan para hakim akan berdampak besar bagi perjalanan kehidupan bernegara bangsa Indonesia.
"Kalau soal keputusannya, tentu kita semua menunggu dan kita tahu bahwa keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia," kata Anies di acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin di Jakarta, Sabtu (20/4).
Dalam kesempatan itu, Anies juga mengingatkan bahwa putusan MK merupakan bagian dari upaya mengoreksi penyimpangan masif yang dilakukan oleh pemerintah.
Baca juga : Putusan MK Diharapkan Menembus Batas Formalitas Sengketa Pilpres
"Mengoreksi penyimpangan masif itu mahal tapi membiarkannya itu jauh lebih mahal lagi. Karena itu kami percaya para hakim di majelis Mahkamah Konstitusi menyadari benar titik persimpangan jalan ini dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil keputusan yang berani, mengambil keputusan berdasarkan hati nurani dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi, praktek demokrasi di Indonesia," kata dia.
Anies juga mengaku haru dan bangga karena baru pada ssngketa pilpres kali ini ada begitu banyak pihak yang menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan.
"Baru kali ini ada sidang di MK, di mana begitu banyak pihak menyatakan ingin menjadi sahabat pengadilan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan,apakah kita akan kembali ke era di mana proses pemiliu pilpres itu serba diatur serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada," tuturnya.
Menurut Anies, proses pemilu yang berjalan saat ini meruapakan cerminan dari kehendak masyarakat, bukan kehendak dari pemegang kewenangan di pemerintah.
Karena itu, hak bagi rakyat pula untuk melakukan koreksi atas dugaan penyimpangan masif dalam proses pemilu tahun ini. (Z-6)
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengumumkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78% pada September 2025, meski 774 ribu keluarga desil 1 belum tersentuh program.
Menko PM Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah daerah segera berbenah di semua sektor. Simak pesan tegasnya dan daftar daerah peraih penghargaan 2026.
Menko Muhaimin Iskandar menyambut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak perlindungan hukum dan jaminan sosial BPJS bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
Menko Muhaimin menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi nasional dalam penanggulangan kemiskinan.
Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi gotong royong dan solidaritas yang telah menjadi identitas bangsa.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan kantor baru DPW PKB DKI Jakarta. Simak apresiasi keberhasilan 10 kursi DPRD
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved