Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terganjal sikap ambigu PDIP yang memberikan dua sinyal berbeda.
Menurutnya, pada sisi pertama peluang kedua tokoh itu bertemu masih terbuka lebar sebagaimana sikap yang ditunjukkan Puan Maharani, tetapi pada sisi lainnya justru terhalang oleh Megawati sendiri.
“Peluang itu tentu sangat-sangat terbuka walaupun sebetulnya pada hari ini ada semacam dua pesan yang muncul dari Teuku Umar," ujar Qodari yang dikutip, Sabtu (13/4).
Baca juga : Publik Dukung Upaya Pertemuan Jokowi dan Megawati
"Misalnya kalau kita lihat Harian Kompas beberapa hari yang lalu itu di halaman pertama ada berita mengenai Mbak Puan ketemu dengan Pak Prabowo dalam rangka menjajaki pertemuan Prabowo dengan Megawati, tetapi di halaman dalam ada artikel opini yang atas nama atau ditulis oleh Ibu Megawati yang isinya itu banyak menyerang Pak Jokowi,” ucapnya.
"Saya melihatnya bahwa sebetulnya ada kemungkinan Ibu Megawati atau PDI Perjuangan mau berkoalisi dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi. Saya melihat di situlah kemudian letak kerumitan atau kerepotannya," sambungnya.
Qodari menambahkan, antara Jokowi dan Prabowo merupakan satu tim yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga, hal itu nampaknya Megawati tidak begitu berkenan atas hubungan harmonis keduanya.
Baca juga : Pengamat: Prabowo Bisa Jembatani Pertemuan Megawati dan Jokowi
“Karena saya melihat Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi itu satu tim dan kita lihat bagaimana keakraban Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan luar biasa ya dalam beberapa hari ini," ungkap Qodari
"Misalnya ke istana negara saja sampai dua kali, hari pertama datang hari kedua juga datang, dan kita bisa lihat foto itu diunggah oleh Pak Prabowo dalam Instagram resminya termasuk juga pertemuan dengan Mas Gibran dan keluarga,” jelasnya.
Qodari menilai bola panas kini berada di tangan Prabowo untuk menentukan arah apakah ingin tetap berjalan bersama Presiden Jokowi atau memilih berkoalisi dengan Megawati.
Baca juga : Tidak Gelar Open House, Rumah Megawati Hanya Dikunjungi Kerabat Terdekat
“Jadi tugas sejarah Pak Prabowo untuk menentukan istilahnya beliau akan jalan bareng dengan Pak Jokowi atau jalan bareng dengan Ibu Mega? Saya melihatnya seperti itu,” ucapnya.
Lanjut Qodari, upaya Prabowo untuk merangkul Megawati sudah beberapa kali dicoba. Seperti mengutus Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani yang bertemu Megawati di kediamannya di Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Namun, kabarnya respon dari Megawati tetap 'keukeuh' seakan mau menerima rekonsiliasi dengan syarat tanpa adanya ikut campur Presiden Jokowi.
Baca juga : Rencana Pertemuan Prabowo Puan Jadi Pintu Awal Masuknya PDIP
“Soal adanya Rosan datang ke Teuku Umar itu bagian dari pesan-pesan rekonsiliasinya tetapi juga ada sebetulnya pesan sekali lagi yang ambigu ya karena di sisi yang lain itu ada pesan penolakan juga terutama kepada Pak Jokowi,” jelasnya.
Qodari memprediksi keinginan Megawati itu tidak akan tercapai seperti yang diharapkan, pasalnya Prabowo dan Presiden Jokowi sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, atau bahasa lainnya ia menyebutnya sebagai Dwi Tunggal dalam mengelola Indonesia ke depan.
“Sementara seperti saya bilang bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada hari ini saya lihat adalah satu kesatuan atau boleh dibilang bahkan sebagai Dwi Tunggal dalam mengelola Indonesia ke depan begitu,” katanya.
Lebih lanjut Qodari menyampaikan signal yang konsisten hanya datang dari hubungan Prabowo dan Presiden Jokowi yang terus terjalin harmonis dalam momentum hari raya Idul Fitri.
“Jadi kita dapat dua pesan di situ, pesan yang konsisten menurut saya cuma datang dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kenapa saya sebut konsisten karena Prabowo dua kali datang ke Istana ketemu Pak Jokowi terus dan akrab, lalu kemudian sorenya Mas Gibran datang ke Kertanegara, kediaman Pak Prabowo dan bertemu dengan Pak Prabowo,” bebernya.
Sedangkan signal yang ditunjukkan Megawati kepada Prabowo masih ambigu, meskipun Qodari menilai tidak ada masalah pribadi antara Megawati dan Prabowo namun terhalang hubungan yang tidak harmonis Megawati dengan Presiden Jokowi.
“Yang konsisten ketemu itu adalah Jokowi dan Prabowo sementara di sisi yang lain Teuku Umar atau Ibu Mega itu PDI Perjuangan mau ketemu dengan Pak Prabowo, tetapi tidak mau ada Pak Jokowi di situ,” jelasnya.
Lebih jauh Qodari menyampaikan jika pada Pilpres 2014 – 2019 kemarin yang ditunggu adalah pertemuan antara Prabowo dan Presiden Jokowi, pada Pilpres 2024 ini yang ditunggu adalah pertemuan Prabowo dan Megawati meskipun dalam kontestasi Prabowo melawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
“Tahun 2024 ini justru yang ditunggu itu pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, sebetulnya kalau tanpa dalam tanda kutip embel-embel soal Pak Jokowi ya saya kira pasti pertemuan itu sudah terlaksana. Tetapi karena ada masalah Pak Jokowi lalu kemudian seolah-olah Pak Prabowo ini dipaksa memilih antara Ibu Mega atau Pak Jokowi,” ungkapnya.
Qodari memprediksi Prabowo sulit melepas Presiden Jokowi pada pemerintahannya 5 tahun mendatang karena yang menjadi wakil presiden adalah putra sulung dari Presiden Jokowi sendiri yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai pengikat di antara keduanya.
“Saya kira memang itu hampir-hampir sangat sulit ya karena Pak Prabowo ini kan pemerintahannya 2024-2029 kan bersama dengan Mas Gibran. Jadi rasanya hampir-hampir gak mungkin tidak melibatkan Mas Gibran garis miring Pak Jokowi di pemerintahan 2024-2009,” tukas Qodari. (Z-8)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved