Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI momen perayaan Idul Fitri, hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo sudah tak sama lagi. Hubungan keduanya sebagai kerabat dan rekan berpolitik benar-benar dianggap akan kandas dan berakhir.
Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat hubungan yang dianggap telah berakhir oleh Megawati, biasanya akan benar-benar berakhir dan tak akan ada pintu lagi yang terbuka bagi orang yang telah menyakiti hatinya. Ujang juga memberi contoh kasus hubungan antara Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang tidak membaik hingga saat ini.
“Karena Megawati kelihatannya terluka, tersayat oleh Jokowi karena tidak mendukung PDIP, tidak mendukung Ganjar-Mahfud MD yang diusung Megawati. Sehingga dalam konteks itu, kita melihat saat ini, dinamika hubungan itu sudah meruncing dan cerai, sudah putus. Jadi agak sulit untuk disatukan kembali,” kata Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (11/4).
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
“Kita punya pengalaman bangsa ini, hubungan Megawati dan SBY. Kita tahu meruncing pada 2004, kita tahu juga pada 2029 hubungan itu tidak pernah bagus. Tidak pernah terajut kembali, tidak pernah baik,” tambahnya.
Dia berasumsi hubungan yang sudah cerai antara Megawati dan Jokowi tidak akan pernah rujuk kembali, persis hubungan SBY dan Megawati. Terlebih Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengeluarkan pernyataan secara tersirat bahwa Jokowi sudah dianggap sebagai bukan bagian dari kerabat Megawati lagi. Maka, jelas Megawati dan Jokowi tidak akan pernah bersatu kembali.
“Saya melihat iya sudah total putus. Saya melihat sudah putus hubungan, sudah cerai. Seperti dulu hubungan SBY dan Mega yang tidak pernah bersatu, tidak pernah akrab hingga sampai saat ini, sudah lima kali pemilu. Dalam konteks saat ini hubungan Jokowi dan Megawai yang belum ketemu, belum silaturahmi, ini betul tanda hubungan itu sudah akut, sudah antiklimaks, hubungan itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi bahwa hubungannya memang sudah berakhir antara Megawati dan Jokowi,” pungkasnya. (Z-6)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Menpora Dito menyampaikan sejak awal 2023 ada 22 stadion yang direvitalisasi oleh pemerintah pusat yang kapasitasnya diatas 25.000 penonton.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membenarkan sosok pengendali bisnis judi online di Indonesia dengan inisial T dibahas dalam sidang kabinet.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved