Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut siap hadir bila dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi di sidang sengketa PHPU Pilpres 2024. Seperti diketahui, saat ini proses sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih bergulir di MK.
"Ibu Mega tertawa dan bilang kalau saya (Megawati) dipanggil sebagai saksi di MK saya akan dengan sangat senang hati menanggapi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.
Hasto mengatakan dirinya sudah meneruskan itu kepada saksi Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Seluruh saksi diklaim menghormati kesiapan Megawati.
Baca juga : KPU Pastikan Sengketa PHPU Pilpres di MK Tidak Ganggu Tahapan Pilkada Serentak 2024
"(Saksi bilang) Ibu Megawati punya spirit yang memberi spirit untuk kita sebagai saksi," papar dia.
Selain itu, para saksi disebut semakin berkomitmen dalam menegakkan konstitusi. Apalagi, mereka menilai Pemilu 2024 sarat pelanggaran hukum.
"Jadi Ibu Megawati siap, beliau akan datang, dan kami akan mengawal," ujar Hasto.
(Z-9)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dan meminta pembenahan sistem keamanan perkeretaapian nasional.
Simak daftar ketua umum partai politik dengan masa jabatan terlama di Indonesia serta analisis urgensi usulan pembatasan masa jabatan ketum parpol.
Dari total sertifikat HAKI yang dibagikan kepada pelaku usaha dan inovator se-Bali, 36 sertifikat di antaranya berhasil diborong oleh perwakilan dari Klungkung.
Hasto Kristiyanto membeberkan suasana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka yang berlangsung sangat cair.
PERTEMUAN antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hari ini (20/3) dinilai membantah spekulasi keretakan hubungan keduanya yang sempat beredar di publik.
Pertemuan yang membahas persatuan dan semangat kebangsaan itu bertujuan untuk mempererat silaturahim menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved