Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON presiden (capres) Anies Baswedan menegaskan dirinya bukan sekadar mencari sensasi. Hal ini menanggapi tudingan Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menyebut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, cengeng.
"Nanti kita lihat prosesnya (di Mahkamah Konstitusi). Ini bukan jawab menjawab di luar pengadilan ya, ini bukan sekadar sensasi," kata Anies di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Anies mengatakan langkahnya untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari praktik konstitusi. Dia mengajak kubu Prabowo dan Gibran untuk melihat terlebih dahulu seluruh proses yang bergulir di MK.
Baca juga : Prabowo: Kalau Tidak Suka Prabowo Gibran Tidak Usah Pilih Kami! Sorry Ya Mas Anies!
"Jadi saya menganjurkan untuk kita mengikuti proses persidangan di MK, hormati prosesnya, lalu dari situ nanti kita lihat bagaimana putusan MK," ujar Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap agar praktik konstitusi bisa terjaga. Mulai dari demokrasi hingga pengelolaan pemerintahan yang dapat terjaga.
"Terjaga itu artinya apa? Demokrasi berjalan dengan baik, pengelola pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada pemilihan pun, maka pemilihannya yang bebas dari tekanan dan ancaman," ucap Anies.
Baca juga : Poltracking: Pasangan Anies-Muhaimin Berpotensi Rebound
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Ari Yusuf Amir mempersilakan tudingan dilayangkan. Namun, dia menekankan bahwa untuk melihat secara utuh permohonan yang disampaikan oleh kubu AMIN.
"Ya silakan, komentarnya silakan, tapi sebaiknya dibaca lebih lengkap. Kalau baca buku sampai habis, jangan pendahuluan saja," ujar Ari.
Sebelumnya, anggota tim pembela Prabowo dan Gibran, Hotman Paris Hutapea, menilai gugatan sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan AMIN ke MK sebagai permohonan yang cengeng. Dia mengaku heran dengan kubu AMIN dan kubu Ganjar-Mahfud yang baru mempermasalahkan hasil pemilihan dan pencalonan Gibran.
Baca juga : Anies Baswedan Harap MK Beri Keputusan Adil
"Kemudian waktu debat, tidak ada sama sekali. Sekarang kok, KPU dipermasalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya katakan itu permohonan yang super-super cengeng," kata Hotman di MK, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2024.
Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menilai gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Anies dan Muhaimin serta Ganjar dan Mahfud adalah cacat formil.
“Secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan 01 (Anies-Muhaimin) dan 03 (Ganjar-Mahfud) adalah cacat formil atau cacat prosedural karena tidak memenuhi syarat formil. Karena itu, kami melihat bahwa gugatan itu berpotensi besar tidak dapat diterima,” ujar Otto.
PENETAPAN hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (28/7)
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
DPP PPP diminta untuk bertindak tegas kepada individu atau kelompok yang berniat melemahkan PPP dengan cara-cara yang tidak baik.
MAHKAMAH Konstitusi memerintahkan surat suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dihitung ulang karena selisih satu suara antara PDIP dan NasDem
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved