Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MELALUI Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendampingi 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya agar mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan inovasi.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan sambutan dalam kegiatan Lokakarya Pembinaan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas 4 DOB Papua di Merauke pada Jumat, (15/3).
Dia menjelaskan, melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi (tusi) BSKDN. Upaya pendampingan tersebut dimaksudkan agar daerah dapat memformulasikan rumusan strategi kebijakan yang lebih baik melalui program kegiatan yang inovatif. Dengan demikian, tujuan-tujuan pembangunan di daerah dapat segera tercapai.
Baca juga : Kemendagri Berencana Percepat Pelantikan PJ 3 DOB Papua
"Kami harap pemerintah Provinsi Papua Selatan (termasuk DOB Papua lainnya) beserta kabupaten/kota di dalamnya dapat mempercepat laju perkembangan di wilayah ini melalui inovasi," ungkapnya.
Abas mengatakan, guna membentuk ekosistem inovasi yang kuat, 4 DOB Papua perlu menggali dan mengidentifikasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penerapan inovasi daerah. Menurutnya, mengoptimalkan penerapan inovasi di daerah dinilai dapat meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 4 DOB Papua.
Sejalan dengan itu, Abas membeberkan nilai IID 4 DOB Papua pada gelaran Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023. Papua Barat Daya tidak dapat dinilai karena belum melaporkan inovasinya kepada BSKDN. Sementara Papua Selatan mendapatkan nilai 1,20, Papua Tengah 3,60 dan Papua Pegunungan 1,20. Dengan nilai tersebut, ketiganya berpredikat kurang inovatif.
Baca juga : Anggota DPR Papua Sambut Positif Usulan Timika Jadi Provinsi Sendiri
"Kaitan dengan inovasi, kami di BSKDN setiap tahunnya menyelenggarakan Innovative Government Award (IGA). Ini juga dapat menjadi wadah yang mungkin bisa menjadi prioritas Bapak/Ibu sekalian baik di Provinsi Papua Selatan ini untuk mendapatkan penganugerahan IGA di tahun 2024," tambahnya.
Kata dia, bagi daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam gelaran IGA akan mendapatkan dana insentif daerah yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan program-program kegiatan yang inovatif di daerah terkait.
"Kami harap nilai yang diraih Papua Selatan saat ini bisa bertambah dan meningkat, Kami BSKDN secara prinsip siap memfasilitasi Bapak/Ibu melalui bimbingan maupun pembinaan di dalam pelaksanaan inovasi di Papua Selatan dan wilayah DOB Papua lainnya," tandasnya.(Z-8)
Korban bernama ABDUL MUZAKIR, lahir di Lendang Nangka, 21 Juni 1992, beragama islam, beralamat di jalan paradiso distrik dekai, kabupaten yahukimo dan berkerja sebagai supir truk.
BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis berkekuatan 95W yang terdeteksi di Samudra Pasifik Utara Papua
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
1.000 peserta didik SD-SMP Provinsi Papua terima program Indonesia Pintar
Wilayah Pantai Timur, Sarmi, Papua, diguncang gempa tektonik dengan kekuata 5,3 magnutudo, pada Rabu (24/7) pukul 07.22.09 WIB. Itu tidak berpotensi tsunami.
Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran kedua di Posyandu Rawajali III, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (23/7).
Menteri Dalam Negeri diminta untuk segera menunjuk Pj Bupati Kabupaten Intan Jaya yang baru
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kembali melanjutkan kerjasamanya terkait pemanfaatan data kependudukan.
Perkara suap PEN Kabupaten Muna ini merupakan pengembangan dari perkara pertama yang menjerat Ardian Noervianto. Dalam perkara pertama, Ardian telah divonis 6 tahun penjara.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved