Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai partai politik yang masih jadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tak perlu ragu menentukan sikap politik hak angket DPR RI soal kecurangan pemilu. Menurutnya, perlu dipisahkan sikap untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 dengan dukungan ke pemerintah melalui menteri-menteri yang masih ada di kabinet.
"Mereka punya perhitungan politik memang tidak mudah. Idealnya menurut saya kepentingan hak angket itu untuk mengungkap kecurangan pemilu. Menteri-menteri dari parpol bisa tetap bekerja menuntaskan sisa kerja yang enggak lama lagi. Jadi linear saja enggak masalah," kata Aditya saat dihubungi, Minggu (3/3).
Dia memahami soal sikap parpol yang masih saling tunggu ihwal wacana hak angket. Perhitungan politik di apakah akan masuk pemerintahan selanjutnya juga menjadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan.
Baca juga : Rakyat Mesti Bersatu Kawal Hak Angket
"Bisa juga parpol menunggu pengumuman resmi KPU nanti supaya positioning lebih jelas," kata dia.
Aditya menegaskan salah satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket DPR. Untuk itu, dia mendorong agar parpol bisa segera memberikan sikap politik terhadap hak angket.
"Kebijaksanaan pimpinan parpol tentu sangat ditunggu. Desakan dari publik sudah banyak untuk hak angket dan diharapkan bisa didengar," kata Aditya. (Mal/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved