Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai partai politik yang masih jadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tak perlu ragu menentukan sikap politik hak angket DPR RI soal kecurangan pemilu. Menurutnya, perlu dipisahkan sikap untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 dengan dukungan ke pemerintah melalui menteri-menteri yang masih ada di kabinet.
"Mereka punya perhitungan politik memang tidak mudah. Idealnya menurut saya kepentingan hak angket itu untuk mengungkap kecurangan pemilu. Menteri-menteri dari parpol bisa tetap bekerja menuntaskan sisa kerja yang enggak lama lagi. Jadi linear saja enggak masalah," kata Aditya saat dihubungi, Minggu (3/3).
Dia memahami soal sikap parpol yang masih saling tunggu ihwal wacana hak angket. Perhitungan politik di apakah akan masuk pemerintahan selanjutnya juga menjadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan.
Baca juga : Rakyat Mesti Bersatu Kawal Hak Angket
"Bisa juga parpol menunggu pengumuman resmi KPU nanti supaya positioning lebih jelas," kata dia.
Aditya menegaskan salah satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket DPR. Untuk itu, dia mendorong agar parpol bisa segera memberikan sikap politik terhadap hak angket.
"Kebijaksanaan pimpinan parpol tentu sangat ditunggu. Desakan dari publik sudah banyak untuk hak angket dan diharapkan bisa didengar," kata Aditya. (Mal/Z-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved