Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat naisonal serta penetapan hasil Pemilu 2024 mengungkap adanya suara yang tertukar antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul. Tertukarnya suara antara PDIP dan Golkar itu disadari oleh saksi dari PDIP, Harli Muin.
Dalam rapat tersebut, Harli mencecar pihak PPLN Seoul soal adanya perbedaan perolehan suara PDIP pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan formulir C.Hasil plano di TPS 016 Seoul.
Ia mencermati, ada perbedaan perolehan suara partainya di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan formulir C.Hasil plano di TPS 016 Seoul. Perbedaan yang disoroti antara lain suara yang seharusnya ditulis 4 justru ditulis 2 dan yang harusnya 21 menjadi 9.
Baca juga : Bawaslu Surati KPU Tiga Kali Soal Sirekap, Apa Isinya?
"Apakah ini Sirekap atau sengaja salah? Ini tidak sesuai ditulis, kenapa? Apa karena Sirekap atau Anda sengaja salah menuliskan? Atau memang diubah?" tanya Harli kepada pengampu Divisi Teknis PPLN Seoul, Rinda, di Kantor KPU RI, Jumat (1/3).
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa formulir manual yang dihitung selama proses rekapitulasi harus dicocokkan dengan data di Sirekap. Saat menanggapi, Rinda mengaku adanya kesalahan. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap formulir-formulir yang ada.
"Setelah kami cek, ada kesalahan input di (formulir) C.Hasil. Setelah kami cek, untuk seluruh suara partai politik dan suara calon PDIP itu tertukar dengan Partai Golkar. Jadi di sebelahnya, seperti itu. Salah penempatan," terang Rinda.
Baca juga : KPU Mulai Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Tingkat Nasional Pagi Ini
Dalam forum yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja turut bertanya ke Rinda untuk memastikan apakah kesalahan seperti itu juga terjadi di seluruh TPS yang ada di Seoul. Rinda menegaskan, kejadian itu hanya terjadi di TPS 016 Seoul.
Menurut Rinda, tak ada kesalahan selama rekapitulasi di tingkat PPLN Seoul. Ia menegaskan kesalahan hanya terletak pada formulir perbaikan yang belum selesai di-input kembali. Akibat dari kejadian tersebu, PPLN Seoul akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara PDIP dan Golkar.
"Kalau gitu PPLN Seoul lengser dulu, baru habis itu setelahnya habis isya kembali lagi ke PPLN Seoul ya. Toh tinggal perubahan sedikit saja terus kemudan kita sahkan," tandas Sudrajat.
Pada hari ketiga rekapitulasi suara tingkat nasional sampai pukul 20.00 WIB, KPU sudah menetapkan perolehan suara dari 11 PPLN, yakni Pretoria, Islamabad, Bandar Sri Begawan, Den Haag, Antananarivo, Berlin, Beijing, Muscat, Dar Es Salaam, Santiago, dan Abuja. (Z-6)
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Nus Kei meninggal dunia akibat ditikam. Golkar mendesak polisi usut tuntas dan tangkap pelaku.
Sarmuji menilai posisi yang diemban Bahlil saat ini sangat menantang, mengingat gejolak perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok energi internasional.
Musda harus menjadi momentum krusial untuk melahirkan strategi nyata dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan ekonomi daerah.
Soedeson menyoroti perbedaan mendasar antara istilah perampasan, penyitaan, dan pemulihan aset dari kacamata teori hukum.
Jaro Ade mengucapkan selamat dan terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh panitia OC dan SC yang melaksanakan Musda dengan sukses dan kondusif.
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved