Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN relawan Anies-Muhaimin (AMIN) bakal menggelar unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menuntut keadilan terhadap hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
"Kita akan mengepung KPU dalam kapasitas pemilu curang harus dihentikan," ujar koordinator pelaksana acara kumpul 1.000 relawan AMIN, Isra Sanaky, di Markas Pemenangan, di Jalan Diponegoro X, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2024.
Isra mengatakan pihaknya telah memiliki sejumlah bukti terjadinya pelanggaran pemilu. Bukti ini akan dibawa saat melakukan aksi damai di depan KPU.
Baca juga : GIAD Sebut Penyelenggara Pemilu Melindungi Kejahatan Pemilu
"Beberapa pelanggaran akan kita bawa juga sebagai bukti nyata betapa bahaya, betapa sadisnya, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," jelasnya.
Namun, ia enggan membeberkan kapan aksi digelar. Ia masih berkoordinasi dengan jaringan relawan lainnya.
"Kami ingin menyatukan kekuatan ketua umum relawan AMIN untuk pastikan lagi dengan komponen masyarakat Indonesia turun," pungkasnya. (Z-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved