Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Cyberity Arif Kurniawan menyebut sistem keamanan situs untuk Pemilu 2024, baik aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) maupun pemilu2024.kpu.go.id sangat buruk. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan investigasi mendalam.
Dari temuan di lapangan, Arif mengatakan pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Tiongkok, Perancis dan Singapura.
“Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba,” ujar Arif, Minggu (18/2).
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Tidak hanya itu, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada serta diatur di luar negeri, tepatnya, di Tiongkok. Itu membuat ada celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id.
"Ketidakstabilan aplikasi Sirekap juga terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” tegasnya.
Berdasar temuan tersebut, Cyberity menyatakan sistem keamanan terkait pemilu semestinya mestinya diatur dan berada di Indonesia. Itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Baca juga : Kisruh Sirekap, KPU Dinilai tidak Belajar dari Situng
Arif menuturkan Kejanggalan-kejanggalan pada sistem teknologi informasi KPU sudah terjadi sejak lama. Masalah ini, kata Arif, seakan dibiarkan begitu saja dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Hingga saat ini KPU belum juga menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan sistem teknologi informasinya.
“Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya.
Baca juga : Kisruh Penghitungan Suara, Legitimasi Pilpres Dipertaruhkan
Adapun Cyberity merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data. (Z-11)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved