Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meyakini Election Visit Program (EVP) 2024 akan menjadi fondasi yang kuat untuk sinergi antara penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung demokrasi di Tanah Air.
“Kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali, dan DPR RI dalam penyelenggaraan acara ini saya yakini akan menjadi fondasi kuat untuk sinergi lembaga-lembaga penting dalam mendukung demokrasi di tanah air,” kata Indra dalam sambutannya saat Gala Dinner EVP 2024 di Gedung Kerta Sabha, Bali, Senin (12/2/2024).
Ia menjelaskan, dipilihnya Bali sebagai tempat observasi pemilu 2024 karena Bali dianggap melambangkan kekayaan warisan budaya Indonesia dan semangat persatuan yang mendasari prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi. Sebelumnya, pada pemilu tahun 2019, EVP dilakukan di Jakarta.
Baca juga : DPR Dampingi Parlemen Negara Sahabat Pantau Proses Pemilu di Indonesia
“Dalam konteks ekonomi dan pariwisata, kita tak bisa mengabaikan tantangan yang mungkin timbul. Tetapi kami optimistis bahwa dengan situasi aman dan nyaman di Bali, kunjungan wisatawan tetap akan meningkat. Tantangan kita hadapi bersama dengan tetap menjaga situasi aman dan mendukung kemajuan ekonomi serta pariwisata di Bali,” terangnya.
Diakhir, Indra berharap dengan diselenggarakannya EVP 2024 dapat mempererat kerjasama multibilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.
“Mari kita jadikan acara ini sebagai tonggak positif dalam membangun demokrasi yang kuat, inklusif, serta mendukung kemajuan ekonomi dan pariwisata di Bali,” pungkasnya.
Baca juga : Ketua DPR: Kesepakatan AIPA, Parlemen Negara Sahabat Turut Pantau Pemilu
Untuk diketahui, EVP ini akan diikuti oleh wakil-wakil dari 18 parlemen negara sahabat dan 3 organisasi internasional yang memiliki komitmen serupa dengan Indonesia dalam mewujudkan demokrasi melalui pemilu.
Hal ini sejalan dengan hasil kesepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan Pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer Pemilu.
Para observer ini nantinya akan meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. (RO/S-4)
LBH Padang menilai pelaporan pidana terhadap akademikus Feri Amsari sebagai menyempitnya ruang kebebasan sipil dan akademik di Indonesia.
Pemuda diajak untuk aktif menjalankan peran sebagai penjaga persatuan melalui penguatan program kebangsaan di tengah dinamika isu pemakzulan Presiden yang berkembang di ruang publik.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.
Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) melaporkan Saiful Mujani atas dugaan ajakan untuk menjatuhkan Presiden di luar mekanisme konstitusional kepada aparat penegak hukum.
DIREKTUR Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan sikap antidemokrasi dan ketidakmauan menerima kritik.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved