Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) bagi-bagi bantuan sosial (bansos) ke beberapa daerah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di pemilu.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Chico Hakim menuturkan bahwa bentuk kepanikan Jokowi merupakan gestur yang berlebihan.
“Gestur yang berlebihan, menjadi pertanyaan bagi publik terkait posisi elektabilitas Prabowo-Gibran. Dan ini memang sudah diketahui bahwa elektabilitas mereka cenderung menurun terus sejak dua debat capres dan cawapres terakhir,” tegas Chico kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Baca juga : Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Kampanye Harusnya secara Terhormat
Chico juga menyebut aksi pasangan calon nomor urut dua melakukan segala cara yang ditempuh termasuk bansos, hingga menabrak aturan yang tertulis maupun aturan-aturan yang tidak tertulis adalah bagian dari kepanikan.
Baca juga : Muhaimin Iskandar Senggol Food Estate dan Bansos Berstiker Paslon 2
“Kepanikan bahwa bukan hanya mandek elektabilitasnya bagi Prabowo-Gibran, tetapi juga justru menurut perhitungan di internal kami, elektabilitas mereka menurun, apalagi setelah debat capres dan cawapres terakhir yang dua terakhir,” terang Chico.
“Jadi masyarakat pun semakin bisa menilai, masyarakat bisa menilai bahwa memang ada ketidaknetralan. Masyarakat ini pada umumnya sebenarnya kalau dibilang hanya kelas menengah atas yang peduli dengan demokrasi itu juga sala,” katanya.
Menurut Chico, masyarakat menengah ke bawah saat ini sudah paham bahwa dalam demokrasi diperlukan etika, yaitu batasan moral. Chico menyebut hal tersebut banyak dilabrak oleh paslon nomor urut dua.
Saat ini, lanjut Chico, masyarakat bisa menilai bahwa Prabowo-Gibran bukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan kerja-kerja yang dilakukan Presiden RI Jokowi, meski Jokowi memberikan sinyal dukung Prabowo-Gibran.
“Tapi kan masyarakat juga bisa melihat bahwa sosok Prabowo maupun Gibran itu bukan sosok yang sama, yang lincah dan gesit, hingga memperhatikan penderitaan rakyat seperti Jokowi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TKN Silfester Matutina membantah pernyataan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang menganggap adanya tanda kepanikan dari Jokowi. Dia menyebut paslon nomor urut 02 justru unggul di banyak papan survei belakangan ini.
"Tidak ada kepanikan sama sekali yang melanda Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran dan pendukungnya. Prabowo-Gibran saat ini lagi hepi banget merajai semua survei dan sambutan masyarakat untuk Prabowo-Gibran dan Pak Jokowi sangat tinggi di seluruh Indonesia," tegasnya. (Z-8)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved