Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Isu kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengemuka jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Munculnya isu tersebut tidak terlepas dari salah satu kontestan Pilpres yang diduga terlibat dalam aksi pelanggaran HAM. Ketua Forum Rakyat Jombang, Joko Fatah, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, terutama kaum muda sebagai pemilih pemula, akan hal tersebut.
"Penting bagi kita untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin," ujar Joko melalui keterangan tertulis, Rabu (17/1).
Menurut Joko, kaum muda sebagai pemilih pemula mesti menyadari, ada terduga pelaku pelanggaran HAM yang nekat masuk gelanggang pemilihan dan mengesampingkan kejahatan yang telah dilakukan di masa lalu.
Baca juga: Mahasiswa Jakarta Bergerak Dorong Dialog Terbuka Pelanggaran HAM
Inisiator Jombang Menggugat, Syahrozi, mendorong pemuda dan milenial memperkaya literasi dalam merespons munculnya isu kejahatan luar biasa itu. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat membedakan antara fakta dan hoaks terkait isu tersebut.
tokoh masyarakat Jombang Sadat Al-Mahiri meminta pemuda banyak membaca. Mengingat, banyak dari mereka tidak memahami atau merasakan langsung dalam peristiwa Orde Baru.
Baca juga: Masyarakat Mesti Pilih Calon Presiden yang Bebas dari Pelanggaran HAM
"Penting bagi mahasiswa sekarang yang mendapatkan mandat sebagai agen intelektual untuk sama-sama membangkitkan nalar, sama-sama memperjuangkan cita-cita reformasi yang masih belum terlaksana dengan baik," kata Sadat.
Di sisi lain, pengamat militer Muhammad Sutisna menyinggung soal kemunduran demokrasi Indonesia. Hal tersebut dinilai tampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara langsung berupaya memberi karpet merah terhadap pelanggengan kekuasaan. (Z-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Komnas HAM menilai operasi TNI di Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan 12 warga sipil sebagai pelanggaran HAM. Simak pernyataan lengkap dan desakan evaluasi.
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Komnas HAM mendesak pemeriksaan transparan terhadap mantan Kabais TNI terkait kasus penyiraman air keras aktivis Andrie Yunus. Penegakan hukum dinilai krusial.
Hal ini menunjukkan kondisi KBB 2025 masih masalah serius dan tidak menampakkan perbaikan yang signifikan.
Pasukan Israel serbu belasan desa di Ramallah, tahan satu pemuda, aniaya warga, hingga sita rumah dan uang tunai penduduk dalam operasi militer Kamis malam.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved