Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI tidak akan mengubah format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tinggal tersisa dua edisi lagi. Termasuk menciptakan debat dengan alur yang lebih interaktif sebagaimana aspirasi capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bagi KPU, konsistensi format dibutuhkan agar pemilih sebagai penonton tidak kebingungan.
Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan, pihaknya menerima banyak usulan perubahan format debat dari berbagai pihak. Baginya, moderator memang bertugas untuk menjaga ritme debat dengan pembagian waktu bicara yang telah ditentukan ke setiap kandidat.
"Kalau soal posisi debat, kemudian ada saling nyela, ya itu tugas moderator, (mengingatkan bahwa) memang bukan waktunya. Itu yang kita wanti-wanti. Itulah kemudian alur, format debat itu kami enggak ubah," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (12/1).
Baca juga : Bawaslu Lanjutkan Informasi PPATK ke Sentra Gakkumdu
Ia mengingatkan, debat sebagai metode kampanye yang difasilitasi KPU telah berlangsung selama tiga kali. Debat pertama dan kedua yang masing-masing dikhususkan untuk capres dan cawapres digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Sedangkan debat ketiga yang ditujukan untuk capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca juga : TKN Klaim Gibran Hanya Sampaikan Visi Misi, tidak Ada Ajakan Mencoblos
Debat keempat khusus untuk cawapres berikutnya diselenggarakan pada Minggu (21/1) mendatang. Sedangkan debat terakhir yang khusus untuk capres pada Minggu (4/2).
"Skema itu jangan diubah-ubah, nanti akan membingungkan para pengguna, dalam hal ini pemilih juga akan bingung, 'Kok berubah lagi formatnya?'" kata Mellaz.
Dalam debat terakhir seputar pertahanan dan politik luar negeri, Ganjar sempat diselak saat berbicara oleh capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Momen itu terjadi dalam segmen tanya jawab antara Ganjar dan Prabowo.
Saat Ganjar menyinggung pembatalan kerjasama perakitan kapal selam antara PT PAL dan Korea Selatan oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan, Prabowo langsung bertanya ke Ganjar. "Yang mana, yang dibatalkan?" ujar Prabowo.
Saat Ganjar menegaskan penjelasannya, moderator segera mengingatkan Prabowo untuk tidak bertanya di sela-sela penjelasan Ganjar. Ganjar bahkan tidak keberatan saat diinterupsi Prabowo.
"Ini enggak apa-apa, kalau saya terima. Sebenarnya debat sebenarnya seperti ini, kalau boleh tanya jawab langsung saya kira lebih menarik," tandas Ganjar (Z-8)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved