Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta agar program bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan alat sandera untuk memilih seseorang atau partai politik dalam helatan Pemilu 2024. Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
“Bansos itu diberikan kepada semua golongan tanpa ada harus dia memilih ini itu. Tidak ada,” kata Ma’ruf usai melakukan peninjauan program bantuan pemerintah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (9/1).
Dalam kesempatan itu Ma’ruf melakukan peninjauan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Pejuang Ekonomi Nusantara (PENA), Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha, serta Program Kredit Usaha Bersama (Pendampingan dan Stimulan Modal Usaha).
Baca juga : Pakar: Bansos Jor-joran Jelang Pemilu Biang Kerok Beras Mahal
Selain itu, Wapres juga menyerahkan bantuan BAZNAS secara simbolis kepada perwakilan masyarakat berupa bantuan pendidikan atau beasiswa prestasi, serta bantuan bagi lansia seumur hidup berupa sembako dan uang tunai..
Ma’ruf menegaskan, alokasi bansos tidak diberikan kepada satu kelompok tertentu saja karena sifatnya merupakan program pemerintah. Bansos pun sudah dilakukan sejak lama dan terus diberikan hingga saat ini.
“Saya tidak melihat bahwa ada ini bansos, tapi milih itu, saya tidak lihat, belum denger itu. Andai kata itu terjadi bisa saja itu dilaporkan,” ungkapnya.
Di samping itu, tambah Ma’ruf, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat bisa diberdayakan agar lepas dari jerat kemiskinan.
"Dan tadi saya lihat hasilnya dari ada yang tadinya itu penghasilannya cuma Rp300 ribu menjadi Rp1 juta. Dan saya melihat telah dikembangkan mereka masih bisa juga dinaikkan. Jangan sampai dia stunting ya, artinya enggak naik-naik ya,” ujarnya. (Z-5)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved