Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat untuk menyimak gagasan visi-misi program para calon wakil presiden (cawapres) dalam Debat Cawapres di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
“Pada kesempatan ini, debat kedua, Pilpres yang kesempatannya adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden,” terang Ketua KPU Hasyim Asy'ari, saat membuka Debat Cawapres di JCC.
"Kita semua berharpa apa yang disampaikan nanti, akan mempengaruhi pilihan sesuai yang diharapkan,” kata dia.
Baca juga: Ini Tebak-Tebakan Anies dan Muhaimin untuk Persiapan Debat Cawapres
Adapun acara debat dimulai pukul 19.00 WIB di JCC Senayan. Debat akan berlangsung selama enam segmen dengan total durasi 120 menit. Segmen 1 khusus untuk pemaparan visi dan misi. Segmen 2, 3, 4, dan 5, masing-masing cawapres dapat berinteraksi dan saling sanggah.
Baca juga: Putri Ayu dan Cokelat Buka Debat Cawapres
Segmen terakhir atau segmen ke-6 adalah penyampaian pernyataan penutup setiap cawapres. (Z-6)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved