Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mahasiswa Banten dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) menggelar mimbar bebas di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (21/12).
Baca juga: Alasan Anies Yakin Kemampuan Muhaimin di Panggung Debat Cawapres
Dalam mimbar bebas tersebut, mahasiswa yang kompak menggunakan topeng topeng Guy Fawkes sepakat untuk menolak politik dinasti. Mereka juga menyerukan kepada seluruh rakyat dan mahasiswa se-Indonesia untuk melawan pelanggar HAM.
Humas AMPB Shandy Marta Praja mengatakan pengusungan Gibran Rakabumi Raka sebagai cawapres dinilai dipaksakan. Pemaksaan tersebut membuktikan bahwa rezim Presiden Joko Widodo haus kekausaan.
"Yang lebih mengecewakan, proses menjadi cawapres melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi. Prosesnya saja menabrak konstitusi, apa mungkin kita bisa mengharapkan dari sosok pemimpin seperti itu untuk memimpin negeri ini," ujar Shandy lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Anies Nilai Pejabat Negara yang Sibuk Kampanye Sedang Diuji
Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) ini menambahkan, Gibran yang diklaim mewakili sosok kaum muda dinilainya salah besar. Justru, imbuh Shandi, sosok Gibran mewakili kepentingan oligarki.
"Ini jelas manipulatif. Jangan dong membodohi rakyat untuk sekadar melanggengkan kepentingan satu keluarga tertentu dalam memperpanjang kekuasaan," terangnya.
Mimbar bebas digelar di jalan masuk kawasan pendidikan Cikokol. Lokasi itu dipakai setelah mahasiswa ditolak menggelar mimbar bebas di dalam kampus STISIP Yuppentek. Padahal proses izin sudah dilakukan, tapi H-1, pihak yayasan menolak kampusnya dijadikan lokasi acara mimbar bebas.
"Kami menduga ini ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intimidasi dan penggembosan di acara mimbar bebas," pungkasnya. (P-3)
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved