Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) milik semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut ia lontarkan terlepas dari polemik dasi berwarna kuning yang digunakan Jokowi saat akan bertolak ke Jepang, di Lapangan Halim Perdanakusuma, Sabtu (16/12).
Secara semiotika, banyak yang mengaitkan dasi berwarna kuning itu menjadi sinyal bahwa Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar yang identik dengan warna kuning. Meski begitu, Anggawira menilai Jokowi bukan hanya miliki PDIP karena dia adalah pemimipin negara.
"Tidak ada hubungannya dengan partai apapun. Saya rasa wajar saja Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia," kata Anggawira yang juga Wakil Komandan Tim Fanta TKN Prabowo-Gibran dalam keterangan tertulis, yang dikutip Selasa (19/12).
Baca juga : Indonesia Perkuat Dekarbonisasi
Anggawira juga menilai wajar jika muncul pendapat yang menilai Jokowi akan bergabung dengan Golkar. Terlebih hubungan Jokowi dengan PDIP yang dikabarkan sempat merenggang beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Anggawira juga menyayangkan PDIP kerap menyebut Jokowi sebagai petugas partai.
Baca juga : Presiden Jokowi Ajak ASEAN-Jepang Jalin Kemitraan Komprehensif Strategis
"Secara tidak langsung pernyataan PDIP yang menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai men-downgrade Pak Jokowi. Sebagai kepala negara, wajar Pak Jokowi mengayomi semua masyarakat termasuk partai politik dan bukan hanya satu partai saja," katanya menjelaskan.
Hingga saat ini memang belum ada pernyataan perihal bergabungnya Jokowi ke salah satu partai maupun tetap di PDIP. Namun, secara tersirat Jokowi mengeluarkan candaan yang membuat indikasi ia bergabung dengan salah satu partai berwarna kuning.
Meski awalnya didukung PDIP, namun sejarah mencatat, banyak partai yang mendukung Jokowi hingga saat ini. Hubungan Jokowi dengan PDIP dimulai pada sekitar tahun 2004. Kala itu, alumni Fakultas Kehutanan UGM itu menduduki posisi salah satu pengurus DPC PDIP Solo. Pada itu pula Jokowi mengenal FX Hadi Rudyatmo dan hubungan keduanya berlanjut saat dipercaya PDIP dan PKB dan terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tahun 2005.
Selang tujuh tahun kemudian, pesona Jokowi menarik perhatian tokoh nasional seperti Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla. Keduanya, meminta Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, atau saat Jokowi masih menyisakan sekitar tiga tahun lagi masa jabatan di Solo. Diusung PDIP dan Gerindra, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada DKI 2017 bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama.
Nama Jokowi kian melesat hingga namanya masif dikabarkan sebagai salah satu kandidat calon presiden 2014. Akhirnya Jokowi maju sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla sebagai calon wakil presidennya yang diusung oleh PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem. Ia pun terpilih setelah menang melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan perolehan suara 53,15%.
Jokowi lalu kembali terpilih di Pilpres 2019 bersama wakilnya Ma'ruf Amin melalui dukungan PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI dan PBB. Jokowi kembali bertarung melawan Prabowo yang diduetkan bersama Sandiaga Uno dan memenangkan Pilpres dengan hasil perolehan suara 55,5%. (Z-8)
BMK 1957 mengajukan nama-nama kader terbaik organisasi sayap pemuda Kosgoro 1957 ikut seleksi calon anggota KPID DKI Jakarta.
Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
DPP Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada kader internal, Jusuf Hamka sebagai Bacawagub di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
ADA dua nama calon potensial yang masuk dalam survei kedua Golkar untuk Pilkada Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Dua nama tersebut ialah Gunardi dan Faisal.
Komunikasi Golkar dengan Gerindra terjalin baik. Golkar rajin berkomunikasi dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved