Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANTUAN sosial (bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ketum PAN Zulkifli Hasan, berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar bansos dan BLT berlanjut.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera sehingga tidak mengandalkan bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikannya.
"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga akar tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," terangnya di Jakarta, Kamis (14/12).
Baca juga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Menurutnya, kampanye politik harusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
"Bukan terus menerus melestarikan bansos," lanjutnya.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," sambungnya.
Bansos menjadi instrumen klintelisme untuk meraih suara, untuk pemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.
"Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," tegasnya.
Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bahwa bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.
"Moga rakyat sadar dan mengetahui bahwa bansos bukan kemurah-hatian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bantuan sosial dipakai untuk meraih kepercayaan publik sejak lama. “Bansos tinggi untuk meraih kepercayaan publik,“ kata Trubus saat berbincang hari ini (14/12).
Lebih dari sekedar untuk melanggengkan kekuasaan, bansos harus memberi harapan kepada masyarakat miskin jika disalurkan dengan tepat.
“Bahwa bansos juga membawa harapan kepada masyarakat miskin untuk bertahan dalam mengarungi hidupnya,” imbuh Trubus.
Menurutnya, jika bansos ini digaungkan terus oleh salah satu pasangan calon (paslon), tidak bisa dipungkiri karena ada anak Presiden Joko Widodo di situ. Paslon itu terus mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan. Karena kelekatan antara Jokowi dan bansos sudah begitu mengakar.
“Jujur saja masyarakat bawah bingung kalau Pak Jokowi enggak presiden, bansos masih mengalir atau tidak,” ungkap Trubus.
Apalagi bagi mereka masyarakat tergolong kemiskinan ekstrim. “Saya harapannya, bagaimana orang miskin ekstrem mendapatkan dua kali lebih banyak,” tegasnya.
Kendati demikian, calon presiden dan calon wakil presiden yang berani menjanjikan bansos diminta untuk mencari dulu akar masalahnya sehingga bansos tidak menjadi ketergantungan.
“Persoalannya apakah lama? Kan tidak mendidik kalau terus menerus,” tandas Trubus. (RO/Z-7)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved