Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANTUAN sosial (bansos) pemerintah di tengah pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ketum PAN Zulkifli Hasan, berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar bansos dan BLT berlanjut.
Peneliti senior BRIN Prof. Lili Romli menilai kampanye seperti itu tidak etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera sehingga tidak mengandalkan bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikannya.
"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga akar tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," terangnya di Jakarta, Kamis (14/12).
Baca juga: Anies-Muhaimin belum Puas, Targetkan Salip Elektabilitas Prabowo-Gibran
Menurutnya, kampanye politik harusnya berfokus pada upaya menyejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan.
"Bukan terus menerus melestarikan bansos," lanjutnya.
Baca juga: Pemilih Gamang Diyakini Menjatuhkan Pilihan ke Anies-Muhaimin
Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Sekarang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," sambungnya.
Bansos menjadi instrumen klintelisme untuk meraih suara, untuk pemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.
"Anggaran negara, yang berasal dari pajak bahkan dapat dari utang luar negeri, disalahgunanakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk pemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," tegasnya.
Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bahwa bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.
"Moga rakyat sadar dan mengetahui bahwa bansos bukan kemurah-hatian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat," ujarnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bantuan sosial dipakai untuk meraih kepercayaan publik sejak lama. “Bansos tinggi untuk meraih kepercayaan publik,“ kata Trubus saat berbincang hari ini (14/12).
Lebih dari sekedar untuk melanggengkan kekuasaan, bansos harus memberi harapan kepada masyarakat miskin jika disalurkan dengan tepat.
“Bahwa bansos juga membawa harapan kepada masyarakat miskin untuk bertahan dalam mengarungi hidupnya,” imbuh Trubus.
Menurutnya, jika bansos ini digaungkan terus oleh salah satu pasangan calon (paslon), tidak bisa dipungkiri karena ada anak Presiden Joko Widodo di situ. Paslon itu terus mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kerja-kerja pemerintahan. Karena kelekatan antara Jokowi dan bansos sudah begitu mengakar.
“Jujur saja masyarakat bawah bingung kalau Pak Jokowi enggak presiden, bansos masih mengalir atau tidak,” ungkap Trubus.
Apalagi bagi mereka masyarakat tergolong kemiskinan ekstrim. “Saya harapannya, bagaimana orang miskin ekstrem mendapatkan dua kali lebih banyak,” tegasnya.
Kendati demikian, calon presiden dan calon wakil presiden yang berani menjanjikan bansos diminta untuk mencari dulu akar masalahnya sehingga bansos tidak menjadi ketergantungan.
“Persoalannya apakah lama? Kan tidak mendidik kalau terus menerus,” tandas Trubus. (RO/Z-7)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved