Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem tidak ingin mencampuri perseteruan PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menjelaskan pihaknya tidak pernah melakukan komunikasi politik dengan pihak di luar Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).
“Intinya kami tidak pernah melakukan komunikasi politik dari institusi pasangan manapun,” ujar Ali saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (18/11).
Ali menegaskan pihaknya menolak upaya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk bersama-sama memusuhi Presiden Jokowi yang saat ini sudah berseberangan dengan PDIP. NasDem tidak ingin pihaknya dimanfaatkan untuk melawan tekanan penguasa yang saat ini tengah dirasakan oleh PDIP.
Baca juga : Nasdem Optimis AMIN Mampu Menang Pilpres Satu atau Dua Putaran
“Jangan ajak-ajak kita pas Jokowi tidak bersama kalian. Terus kalian (PDIP) merasa ditindas lalu mengajak kita musuhi Pak Jokowi. Ya jangan lah kita tidak ada masalah apa-apa kok,” lanjut Ali.
Baca juga : Suara Ganjar Ditentukan Oleh Pemilih Loyal PDIP
Ali mengaku heran, mengapa PDIP merasa ditindas oleh penguasa. Dirinya mempertanyakan siapa sosok penguasa yang menindas PDIP. Padahal saat ini PDIP masih merupakan bagian dari penguasa hasil Pemilu 2019.
"Memang PDIP bukan penguasa, penguasa ini konteksnya siapa? Salah alamat," ujarnya.
Kalaupun konteks penguasa yang dimaksud Hasto adalah Jokowi, Ahmad Ali menegaskan bahwa sampai hari ini NasDem tetap menjadi partai pendukung pemerintah hingga akhir masa jabatan.
"Jangan ajak-ajak kita bos! NasDem sampai hari ini masih mendukung Pak Jokowi sebagai presiden hingga akhir masa jabatan," tegas dia.
Ahmad Ali bahkan mengingatkan Hasto, layaknya termakan omongan sendiri lantaran dulu pernah menyebut Anies sebagai pemimpin yang ditolak alam saat terpilih jadi Gubernur DKI pada Pilkada 2018 silam.
“Dulu ketika Anies diumumkan oleh NasDem, saya ingat betul Mas Hasto bilang alam pun menolak, karena waktu itu turun hujan saat panas terik,” ungkapnya.
Ali justru merasa selama perjalanan mengkampanyekan Anies Baswedan, pihaknya selalu mendapatkan tekanan dari kepala daerah dari PDIP. Tidak sedikit acara yang rencananya akan dihadiri oleh Anies batal terlaksana karena tekanan dari para kepala daerah.
“Justru kami dapat tekanan dari kepala daerah yang dari partai mereka (PDIP). Tidak sedikit kemudian acara kemudian batal karena itu,” ungkapnya.
Ali menegaskan selama ini AMIN tidak pernah mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat, Sehingga dirinya menolak berkonflik dengan Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Selama ini Nasdem, Amin tidak pernah mendapat tekanan, jadi libatkan kami dengan persoalan kalian. Bukan pemerintah, tapi dari kepala daerah dari partai tertentu yang tidak memberikan tempat kepada kami,” ujarnya. (Z-8)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved