Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Nasional Relawan Ganjar-Mahfud untuk Indonesia (Relawan Gajamada) Asip Irama menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto terus menjadi polemik.
Polemik ini semakin hangat setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman sebagai letua MK buntut putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.
Menurut Asip, Gibran sebagai cawapres hasil putusan cacat moral. Itu karena ketua MK sekaligus paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melanggar etik berat saat mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres.
“MKMK memecat Anwar Usman sebagai ketua MK, meski tetap mempertahannya sebagai hakim nonpalu. Banyak orang kecewa karena pelanggaran etik berat harusnya bersangkutan dipecat tidak hormat sebagai hakim di MK. Setidaknya, putusan MKMK menjadi bukti riil ada skandal nepotisme atas lolosnya Gibran,” kata Asip dalam keterangannya, Kamis (9/11).
Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Tuding Ada Gerakan yang Ingin Mendegradasi
Ia menambahkan, publik dengan mudah bisa mendeteksi ada kuasa kuat oligarki yang berembuk di balik meja untuk meloloskan Gibran. "Semua tahu, oligarki dan nepotisme adalah penyakit kronis demokrasi yang harus dilawan,” katanya.
Meski akhirnya Gibran tetap melanggeng mendampingi Prabowo sebagai cawapres, terang dia, tetapi secara elektoral justru akan menggerus suara. Pasalnya, publik Indonesia hari ini begitu cerdas untuk menilai bahwa pencalonan Gibran meski lolos secara administrasi hukum, tetapi tidak legitimate dan cacat etik.
“Putusan MKMK dengan memecat Anwar Usman itu akan berdampak pada tergerusnya suara elektoral Prabowo. Ruang publik hari ini dipenuhi kekecewaan masyarakat atas ‘cawe-cawe’ oligarki dan kuasa dinasti keluarga.”
Apalagi, dijelaskan Asip, populasi pemilih muda saat ini mencapai hampir 60% dari total pemilih di Indonesia. Generasi milenial dan Gen Z lazimnya masuk pada ceruk pemilih berdasarkan program, isu sensitif, prestasi. Isu politik dinasti dan oligarki Gibran, kata Asip, kini mendapat perhatian khsus dari mereka.
“Pemilih muda umumnya rasional, bukan tipe pemilih sosiologis berdasar agama dan suku. Isu politik MK pada akhirnya akan membuat pemilih muda yang populasinya terbesar akan menolak pasangan Prabowo-Gibran yang dianggap punya cacat masa lalu,” ujarnya.
“Ganjar-Mahfud saya kira unggul di antara kandidat lain karena tidak ada beban moril masa lalu. Tentu ini akan sangat mudah menggaet suara pemilih swing voters dan undecided voters. Pemilih rasional dan mereka yang belum menentukan pilihannya tentu akan melirik Ganjar-Mahfud sebagai pasangan ideal,” tambah Asip.
Asip memastikan dirinya dan tim yang tergabung dalam simpul Relawan Gajamada terus berfokus mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik oligarki dan politik dinasti. Pendidikan politik ini sekaligus dalam rangka memperkenalkan pasangan Ganjar-Mahfud melalui sejumlah program dan terobosan politik dalam visi-misinya.
“Relawan Gajamada mendesain trayek mempopulerkan Ganjar-Mahfud melalui program kerja. Target Gajamada berfokus pada tiga domain, yaitu kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa; kalangan awam, grassroot, dan masyarakat desa; dan kalangan well educated, akademisi, pekerja seni,” tukas dia.
“Beda target tentu beda model kampanye. Ini penting terutama untuk melihat preferensi politik semua orang yang tentu berbeda dan karena itu Relawan Gajamada akan adaptif untuk mengenalkan dan memenangkan Ganjar-Mahfud dengan cara meyakinkan dan mendapat simpati pemilih,” pungkasnya. (RO/J-2)
Di sisi lain, menurutnya, Gibran seolah menutup celah konflik tanpa harus masuk ke dalam perdebatan soal sejarah politik keluarganya.
Lucky menilai, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi yang beredar.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
Wapres Gibran melepas Presiden Prabowo ke Rusia untuk bertemu Putin. Agenda utama mencakup kerja sama energi, pasokan minyak, dan isu geopolitik global.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendorong adanya pelibatan hakim ad hoc dari kalangan profesional dalam persidangan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung soal wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved