Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP PDIP yang terkesan tidak berani memberikan sikap tegas terhadap Presiden Joko Widodo dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep dinilai sebagai langkah perhitungan politik PDIP menghadapi berbagai kemungkinan di Pemilu 2024.
Pakar politik UMY Ridho Al-Hamdi mengatakan PDIP sikap ini terlihat sangat kontras dengan sikap kepada dua kadernya Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon. Hal ini karena PDIP masih wait and see terhadap dinamika pemilu 2024.
"PDIP tentu marah sebenarnya. Tapi PDIP tidak begitu emosional seperti yang terjadi sebelumnya. Karena kita akan lihat potensi ke depannya. Contohnya kalau seandainya simulasi terjadi dua putaran misal ternyata Ganjar tidak masuk putaran kedua tidak mungkin mereka akan merapat Anies sehingga kemudian PDIP akan merapat ke Prabowo," ujar Ridho Al-Hamdi, Sabtu (28/10).
Baca juga : Rampai Nusantara Tanggapi Elite PDIP terkait Jokowi dan Gibran
Begitu juga sebaliknya kalau seandainya Prabowo dan Gibran kalah Ganjar yang menang kalau seandainya PDIP terlalu strike di awal maka suara Prabowo bisa menguntungkan Anies- Muhaimin.
Baca juga : PDIP Tantang Gibran Kembalikan KTA
"Jika PDIP keras terhadap Gibran harapannya mereka melihat kalau terjadi dua putaran Ganjar menang harapannya suara Prabowo Gibran bisa lari ke Ganjar,” ungkapnya.
Sedangkan jika Anies tidak maju ke putaran kedua maka suara Anies akan berpindah ke Prabowo atau Ganjar. Hal inilah yang membuat PDIP terkesan tidak tegas dan bermain dua kaki.
"Karena ada efek ke belakang yang berdampak pada suara ketika dua putaran ini akan merapat ke mana. PDIP marah di awal minta Jokowi mundur sebagai kader kemudian juga Gibran, maka khawatir akan terjadi perpecahan yang diuntungkan tentunya Anies Muhaimin atas perpecahan itu," tukasnya. (Z-8)
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, meminta KPK fokus membenahi IPK yang anjlok jangan malah mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, tidak setuju dengan KPK yang terkesan cawe-cawe dengan urusan internal partai politik.
Kader PDIP Guntur Romli mengkritik KPK yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Hasto menekankan bahwa pemilu merupakan mekanisme lima tahunan yang harus dipersiapkan secara matang.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved