Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menandatangai Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Senin (9/10). Namun, ia membuka opsi revisi PKPU tersebut jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Hasyim menjelaskan, penandatanganan PKPU yang dilakukannya menandakan bahwa regulasi tersebut sudah sah. Saat ini, KPU masih masih menunggu proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diharapkan rampung dalam satu atau dua hari ke depan.
"Bahwa nanti ada putusan yang berbeda dengan ketentuan di undang-undang, ya, nanti kita ubah lagi, tapi kalau tidak ada, berarti sudah sah sebagai sebuah peraturan perundang-undangan," kata Hasyim di Jakarta, Rabu (11/10).
Baca juga: 2 Wilayah Ini Masuk Daerah Rawan Pemilu di Medsos
Diketahui, masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah disepakati dalam PKPU tersebut adalah 19-25 Oktober 2023. Menurut Hasyim, masih ada cukup waktu bagi pihaknya jika terpaksa harus merevisi PKPU tentang Pendaftaran Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
"Masa pendaftaran sampai 25 Oktober 2023 dan tidak sebanyak pendaftaran calon anggota DPR. Masih cukup (waktu untuk revisi)," jelasnya.
Baca: Jusuf Kalla Pilih Posisi Netral di Pemilu 2024
KPU sendiri pada Kamis (12/10) bakal mengadakan pertemuan dengan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024. Hasyim mengatakan pihaknya bakal menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan teknis terkait pelaksanaan pendaftaran bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden.
Diketahui, MK baru akan memutus perkara uji materi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden pada Senin (16/10). UU Pemilu sendiri mematok syarat usia tersebut adalah 40 tahun. Beberapa perkara yang ditangani MK meminta agar batas usia capres dan cawapres dimaknai menjadi 35 tahun atau di bawahnya, minimal 40 tahun atau pernah menjadi penyelenggara negara, maupun hingga batas usia maksimal 70 tahun. (Z-10)
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin mengungkap ada tiga jajarannya yang mengundurkan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Bawaslu mengakui adanya putusan Mahkamah Agung di tengah tahapan Pilkada 2024 menimbulkan sejumlah persoalan.
KPU mengambil sejumlah langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah DKPP memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI terkait kasus asusila.
KPU tak menampik bahwa putusan DKPP yang memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari dari jabatan ketua maupun anggota KPU RI berpotensi menimbulkan sentimen negatif dari publik
PUTRA bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, berpeluang ikut kontestasi pilkada serentak 2024, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodasi putusan MA
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar perkara apat diputus sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada 27 Agustus mendatang.
HAKIM Konstitusi Anwar Usman disarankan tidak ikut dalam tiap tahapan sidang uji materi terkait syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Dua mahasiswa meminta agar beleid larangan kampanye dibuat juga untuk presiden, wakil presiden dan menteri/wakil menteri serta kepala badan/lembaga negara.
PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 8/2024 yang telah mengubah syarat usia minimum calon kepala daerah berpotensi diuji-materikan ke Mahkamah Agung (MA)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved