Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TAK lama lagi Indonesia akan memasuki pesta demokrasi 2024. Persiapan teknis terus dilakukan oleh KPU selaku penyelenggaraan pemilu dan banyak pihak yang akan terlibat. Pos Indonesia--BUMN logistik yang dalam beberapa pemilu terakhir menjadi mitra KPU dalam distribusi logistik--juga terus mempersiapkan diri mendukung sukses hajatan besar ini.
Salah satu yang disiapkan ialah dashboard khusus monitoring pengiriman barang-barang pemilu beserta command control. "Hari ini kami melakukan simulasi dan kesiapan pengiriman barang-barang Pemilu untuk memastikan kesiapan," jelas Prasabri Pesti, Direktur Business Development Pos Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/9/2023).
Melalui dashboard dan command control, barang-barang kebutuhan pemilu seperti kotak suara, kertas suara, tinta, dan barang-barang lain akan termonitor secara langsung, mampu ditelusur, dan mengambil tindakan cepat bila ada kendala di lapangan. Sejak Pemilu 1999, Pos Indonesia memang selalu menjadi mitra distribusi barang Pemilu ke seluruh Indonesia dan luar negeri.
Baca juga: KPU Batal Terapkan Model Dua Panel Penghitungan Suara di Pemilu 2024
"Pos Indonesia sangat siap untuk membantu KPU dalam distribusi dan warehouse barang pemilu bila pada waktunya kami ditugaskan. Ini bagian dari penguatan portofolio bisnis logistik yang ke depan akan kami kuatkan," jelas Prasabri.
BUMN tersebut memang baru saja mendeklarasikan transformasi bisnisnya menjadi perusahaan yang akan lebih fokus ke bisnis end-to-end logistics. (Z-2)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved