Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden ke pada partai politik. Hal itu keungkapkan kepala negara menjawab isu soal keterlibatannya dalam mendukung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pencalonan presiden 2024.
"Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan presiden. Sudah," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9). Jokowi berkunjung untuk mengecek harga kebutuhan pokok terutama beras yang belakangan ini mengalami kenaikan.
Kabar adanya peran Jokowi memberikan dukungan pada Prabowo dan Erick disampaikan oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) KH Muhammad Yusuf Chudlori atau biasa dipanggil Gus Yusuf. Dalam video yang beredar, Ia mengungkap alasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meninggalkan koalisi dengan Partai Gerindra untuk bergabung dengan Partai Nasdem.
Baca juga: Jelang Pilpres, Permintaan Konsolidasi Kekuatan NU Bisa Bermakna Politik
Menurutnya Jokowi meminta pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk mendukung Prabowo dan Erick. Gus Yusuf mengungkap itu disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Ahad (23/7).
Secara terpisah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak membantah pernyataan Ketua Gus Yusuf. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa Gus Yusuf dikenal sebagai sosok yang jujur. Selain itu, Jazilul juga mengatakan hal yang dikatakan Gus Yusuf sudah menjadu rahasia umum.
Baca juga: Pengamat: Cawe-cawe Jokowi Skandal Politik di Akhir Masa Jabatan
"Dan juga yang disampaikan Gus Yusuf itu sebetulnya sudah menjadi rahasia umum," ucap Jazilul. (Z-3)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Rano menekankan pentingnya dukungan politik dari seluruh tingkatan kepengurusan PKB terhadap tiga sektor fundamental di Jakarta, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menyusun struktur organisasi menyongsong musim politik atau pemilu 2029.
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved