Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/9). Ia meminta dilakukan penjadwalan ulang pada Kamis (14/9) pekan depan.
"Saksi tidak hadir dan konfirmasi penjadwalan ulang. Informasi yang kami terima, penjadwalan ulang tersebut pada Kamis pekan depan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (8/9).
Keterangan Dahlan sejatinya dibutuhkan untuk mendalami dugaan rasuah terkait pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Persero pada 2011 sampai 2021.
Baca juga: KPK Temukan Catatan Transaksi Kasus Dugaan Korupsi di Kemenaker
KPK mengategorikan kasus tersebut sebagai prioritas dan harus diselesaikan karena menyangkut masalah sumber daya alam (SDA). Pengusutan kasus korupsi LNG di PT Pertamina dipastikan bakal dibarengi dengan upaya pemulihan aset negara yang maksimal.
Saat ini, lembaga antirasuah sudah mencekal empat orang yang diyakini punya andil besar dalam kasus ini supaya tidak bisa ke luar negeri. Salah satu pihak yang dicegah ialah mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.
Baca juga: KPK Endus Korupsi dalam Lelang Sistem Proteksi PMI di Kemnaker
Kasus dugaan korupsi pembelian LNG di Pertamina ditaksir merugikan negara hingga Rp2 triliun. KPK membidik kasus tersebut sejak 2019. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menyelesaikan penyelidikan kasus dan bakal menaikkan ke tahap penyidikan. Lewat koordinasi dengan Kejagung, kasus itu kini ditangani KPK. (Z-11)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurut Dahlan Iskan, agar tidak memunculkan potensi konflik lagi, sebaiknya dua Ketua Umum PWI saat ini, yakni Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, tidak ikut maju dalam pemilihan.
Proses pemilihan calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan disepakati bersama
Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).
KPK memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hari ini, 3 Juli 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina.
"Kedatangan Pak Dahlan Iskan, terkait kasus akuisisi PT Maji oleh BUMN PTPN VI tahun 2014. Jadi saat itu, Pak Dahlan Menteri BUMN,"
Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan kini bisa bebas ke luar negeri setelah status pencegahannya selesai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved