Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa Pemilu ada bagian dari proses demokrasi yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan dewasa, arif, dan bijaksana.
"Kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada pribadi, partai, dan golongan," ujar Mu'ti, Senin (24/7).
Hal itu disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta itu merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar tidak ada perpecahan karena perbedaan pandangan politik saat Pemilu 2024 berlangsung.
Baca juga : Jokowi Minta Capres tidak Saling Bertengkar
Mu'ti lebih jauh mengimbau agar masyarakat hendaknya berdemokrasi dengan gembira, saling mengko perbedaan pilihan, dan menghindari berbagai hal yang memicu permusuhan dan perpecahan.
Ia menyakini masyarakat bisa dewasa dalam berdemokrasi tanpa adanya politik uang atau segala bentuk kecurangan pada pemilu mendatang. "Kita perlu mengembangkan demokrasi yang bersih dan sehat, jauh dari politik uang dan semua bentuk kecurangan," tukasnya.
Baca juga : Panglima TNI Tegaskan Prajurit Harus Netral di Pemilu 2024
Pada Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-25, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar pada pemilihan umum (pemilu) 2024, masyarakat lebih sehat berdemokrasi. Ia berharap tidak ada ujaran kebencian, berita bohong ataupun fitnah terutama di media sosial.
"Jangan ada lagi ujaran kebencian. Ndak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos (media sosial) di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga ada di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, kok mbek koyo ngeten..sami-sami sederek, sami-sami sedulur, nggih mboten. Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah bapak ibu setuju?," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa dalam pesta demokrasi, rakyat semestinya bersenang-senang. Oleh sebab itu, ia mengimbau tidak perlu ada pertengkaran saat pemilu. Apalagi disebabkan karena perbedaan pilihan politik.
"Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar beda pilihan itu. osi, jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan saling berkepanjangan, setelah berkompetisi bersatu kembali," tuturnya.
Ia juga berpesan agar para petinggi partai turut menjaga kondisi politik tetap dingin. Termasuk, ujarnya Jokowi, para calon presiden (capres) tidak boleh saling bertengkar. Presiden mengingatkan bangsa Indonesia satu sehingga berkompetisi dalam pemilu sebaiknya dilakukan secara sehat.
" Lha wong yg di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng, lha kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kanggeh nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. ampun kesupen. Nggih mboten? Dan setelah berkompetisi setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," tuturnya. (Z-4)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Haedar Nashir berpesan agar UMSU di bawah kepemimpinan yang baru dapat menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan sebaik mungkin.
Semenjak gencatan senjata, tidak perubahan yang terjadi di Gaza, bahkan pembunuhan oleh tentara Israel masih berlanjut
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy menyatakan belum mendalami skema soal wacana pemerintah mengenai war tiket haji.
Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), H. Budi Setiawan, S.T., menegaskan bantuan bagi korban bencana harus disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi yang tepat.
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa gelar akademik tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai intelektual sejati.
Tantangan masa depan, baik di level lokal, nasional, maupun global, membutuhkan pemikiran yang tajam serta relevan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved