Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan terus melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik, sebelum menentukan sikap. Golkar hingga saat ini belum memutuskan akan mengusung kader sendiri atau kader dari partai lain untuk menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) 2019, memutuskan Partai Golkar akan mencalonkan Airlangga.
"Kalau bicara Golkar, kita masih melakukan pembicaraan dengan partai dan pembicaraan masih cukup intens," terang Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).
Ia menjelaskan peluang Golkar akan mengusung dirinya dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden, dengan kemungkinan partainya akan merapat dengan koalisi partai lain, sama besarnya.
Baca juga : Besok, Prabowo Sambangi Markas Golkar
"Ini semua kesempatannya, peluangnya sama. Jadi pembicaraan dengan Pak Zulhas (Zulkifli) intens, dan demikian pula dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) juga baik," terang dia.
Airlangga juga sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ia mengungkapkan pertemuan itu membahas soal proyek strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah.
"Kenapa ini penting, karena Pak Ganjar 5 September (2023) sudah tidak menjadi gubernur, jadi kita ingin mempercepat seluruh pending issues dengan PSN yang ada di Jawa Tengah," paparnya.
Baca juga : Airlangga: Capres Prabowo Subianto Lahir dari Rahim Golkar
Airlangga mengatakan di rapat, keduanya membahas PSN. Tetapi jika makan bersama, ia mengaku dua politisi bisa membahas apapun. Apalagi, imbuh Airlangga, ia dan Ganjar sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada (UGM).
"Kalau rapat pasti bahas PSN, tapi kalau lagi makan pasti segala macam bisa dibahas," paparnya.
Saat ditanya lebih dekat dengan Ganjar atau Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga dikabarkan akan maju sebagai bakal capres, Airlangga menuturkan dengan Prabowo lebih sering bertemu saat rapat kabinet.
Baca juga : Ridwan Hisjam Tegaskan tidak Ada Niatan Dorong Airlangga Mundur dari Ketum Golkar
"Lah kalau Pak Prabowo kan tiap kali rapat menteri ketemu juga," ucapnya.
Golkar, ujar dia, masih melihat perkembangan politik sebelum menentukan pilihan mengenai capres. Namun ia menekankan bahwa Partai Golkar solid karena beberapa waktu lalu berhembus kabar posisi Airlangga sebagai ketua umum terancam diganti oleh kader lain. Golkar, sambungnya, juga terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.
"Golkar solid dan komunikasi dengan partai baik semua," ucap dia. (Ind/Z-7)
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
DPP Golkar secara konsisten meminta seluruh kader yang duduk di kursi pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Akademi Partai Golkar nantinya melakukan pengkajian-pengkajian untuk memberikan masukan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved