Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan.
Baca juga: Kondisi Udara Jakarta Kian Buruk, DPR Minta KLHK Lakukan Kajian
“Terima kasih, kita bangga diterima bilateral dengan baik oleh Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Papua Nugini. Mereka sangat ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan,” kata Putu Rudana melalui keterangannya Selasa, (13/6).
Saat itu, Putu bersama sejumlah delegasi Parlemen Indonesia mengaku kaget disiapkan makan siang yang digunakan untuk menerima tamu kehormatan dengan kursi putih, ikat merah atau Bendera Merah Putih, dan disambut dengan tarian-tarian tradisional.
Baca juga: Anggota DPR minta Pemerintah kejar ketertinggalan indikator kesehatan
“Waktu di Museum Rudana Bali, kita juga menerima kunjungan mereka dengan lingkungan budaya ada seni tari, seni tabuh, seni lukis dan mereka apresiasi. Kita jembatani untuk pembuatan patung founding father atau Perdana Menteri pertama Papua Nugini, yang akan dipasang di Gedung Parlemen. Founder Museum Rudana pun turut membantu, mereka sangat senang sekali,” ujarnya.
Sementara, Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir satu jam membahas berbagai hal. Bahkan, kata dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh undang-undang.
“Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Semua bicara kami merasa bangga salam hormat Parlemen Indonesia yang memantau sidang ini,” ungkap
Putu menyebut Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia, Simon Namis, terpesona melihat keakraban nan penuh hangat hubungan diplomasi antara delegasi parlemen kedua negara. Duta Besar Simon, kata Putu, menyampaikan belum pernah terjadi dengan negara manapun hal seperti ini.
“Pak Duta Besar mengatakan kepada saya, bahwa diplomasi saat ini sangat luar biasa dan penuh keakraban. Dan belum pernah terjadi dengan negara manapun, kecuali Indonesia. Karena saya selalu melihat, bahwa Papua Nugini adalah negara tetangga terpenting buat Indonesia,” jelasnya.
Maka dari itu, Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini ini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut. Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini.
“Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, disamping juga lainnya,” ucapnya.
Selanjutnya, Putu mengatakan bagaimana Indonesia mendorong kerja sama bilateral dalam peningkatan capacity building, meningkatkan sumber daya manusia mereka. Apalagi, kata dia, Indonesia punya perguruan tinggi bagus dan vokasi yang banyak.
Ketua Asosiasi Museum ini mengatakan Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung multilateral parlemen. Lalu, parlemen kedua negara ini juga harus saling mengunjungi agar saling kenal. Tentu, kata dia, kedepankan soft diplomacy melalui budaya bahwa hubungan kekeluargaan. “Tidak ada negara lebih hebat, lebih kecil. Tapi kekeluargaan, kebersamaan itu dan komitmen ini ada Indonesia,” katanya.
Putu menegaskan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan hal-hal atau upaya-upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini ini agar tetap baik.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut.
"Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan pasifik dan berbatasan langsung dengan pulau tertimur Indonesia,” pungkasnya. (Ant/H-3)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Acara kerja sama ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai proses diplomasi yang dilakukan langsung dari sumber praktisi.
Penyelesaian konflik menjadi krusial karena bukan hanya meringankan penderitaan masyarakat Palestina, tetapi juga untuk mencegah dampak ekonomi global yang lebih luas.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Keputusan terbaru Spanyol, Irlandia, dan Norwegia untuk mengakui negara Palestina telah memicu reaksi keras dari Israel
Hydro-diplomacy adalah pendekatan diplomasi yang berfokus pada isu-isu terkait air dengan mengedepankan dialog persuasif yang solutif.
Donald Trump bertemu mantan perdana menteri Jepang, Taro Aso, di New York sebagai bagian dari diplomasi bayangan sambil berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved