Diplomasi Indonesia di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik

BELAKANGAN ini, aktivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sering menjadi bahan pembicaraan publik. Kunjungan bilateral, keikutsertaan dalam forum internasional, sampai pertemuan dengan berbagai kepala negara selalu muncul di media.

Respons publik tidak selalu positif. Di media sosial, muncul pertanyaan yang berulang: “Kenapa presiden sering banget ke luar negeri?” atau bahkan “Emang hasilnya apa?”

Pertanyaan seperti itu dinilai wajar. Diplomasi memang sering terlihat abstrak karena hasilnya tidak selalu langsung terasa seperti pembangunan jalan atau bantuan sosial.

Baca juga : KBRI Warsawa Perkuat Diplomasi Ekonomi di Polandia Lewat Business Forum

Padahal, dalam situasi global hari ini, justru aktivitas diplomasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga posisi Indonesia.

Dalam sekitar satu setengah tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo tercatat melakukan puluhan kunjungan luar negeri. Intensitas ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mencoba tampil lebih aktif di panggung global.

Fenomena tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi IR Youth Talks yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Kampus Universitas Indonesia, di Depok, Jawa Barat.

Baca juga : Iran Tegaskan Uranium tidak akan Dipindahkan, Bantah Klaim Trump

Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus founder Story of Anggy yang menjadi moderator dalam diskusi tersebut, menilai ada jarak antara aktivitas diplomasi pemerintah dengan pemahaman publik. Masyarakat sebenarnya melihat Indonesia semakin aktif, tetapi banyak yang tidak mendapatkan konteks mengenai apa yang sedang dikerjakan dan mengapa hal tersebut penting.

"Kalau melihat situasi global saat ini, dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Kompetisi antar-negara besar semakin terbuka. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terus melebar, perang Rusia-Ukraina belum benar-benar selesai. Sementara konflik di Timur Tengah ikut memengaruhi ekonomi global," ungkapnya.

Dampaknya, lanjut dia, bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Harga energi, rantai pasok, stabilitas ekonomi, bahkan peluang kerja bisa ikut terdampak.

Tetap aktif

Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menjelaskan bahwa fragmentasi geopolitik global memang semakin terasa dan risikonya makin langsung mengenai negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, Indonesia tidak punya banyak pilihan selain tetap aktif membaca situasi dan menjaga relasi dengan banyak pihak sekaligus.

"Di sinilah pendekatan politik luar negeri Indonesia menjadi menarik. Indonesia tetap mempertahankan prinsip bebas aktif, tetapi dalam praktiknya semakin terlihat menggunakan pendekatan yang fleksibel," tandasnya.

Dalam kajian hubungan internasional, ungkap dia, pendekatan seperti ini sering disebut sebagai hedging, menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa sepenuhnya masuk ke satu kubu tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sekarang berkembang menjadi resilience-based hedging. Bukan hanya menjaga fleksibilitas eksternal, tetapi juga memperkuat kapasitas domestik agar Indonesia tidak mudah terdampak oleh gejolak global.

Karena itu, keterlibatan Indonesia di berbagai forum seperti G20, ASEAN, maupun BRICS sebenarnya bukan sekadar soal “ikut kumpul internasional.”

"Ada kepentingan strategis yang sedang dimainkan, yaitu menjaga ruang gerak Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin keras.
Masalahnya, strategi ini tidak selalu tersampaikan dengan baik ke publik," jelasnya.

Yang sering terlihat di media, lanjut dia,  hanya potongan-potongan aktivitas: foto pertemuan, agenda kunjungan, atau seremoni diplomatik. Sementara penjelasan mengenai tujuan strategisnya sering kali minim. Akibatnya, publik lebih mudah melihat diplomasi sebagai aktivitas seremonial dibanding sebagai bagian dari strategi negara.

Berhenti di level elite

Menurut Anggy, persoalannya bukan karena Indonesia tidak punya strategi, tetapi karena strateginya sering berhenti di level elite. Bahasa diplomasi kadang terlalu teknokratis dan jauh dari cara publik memahami isu sehari-hari.

Padahal di era digital, narasi menjadi sangat penting. Informasi yang tidak dijelaskan dengan baik akan mudah dikalahkan oleh opini yang lebih sederhana, lebih emosional, dan lebih mudah viral. Karena itu, komunikasi publik seharusnya tidak diposisikan sebagai pelengkap kebijakan luar negeri, tetapi menjadi bagian dari diplomasi itu sendiri.

"Pemerintah tentu membutuhkan juru bicara yang mampu menjelaskan bukan hanya “apa” yang dilakukan, tetapi juga “kenapa” langkah tersebut penting bagi masyarakat. Penjelasan mengenai dampak diplomasi terhadap ekonomi, keamanan, investasi, atau bahkan kehidupan sehari-hari perlu disampaikan dengan lebih konsisten dan lebih mudah dipahami," tandasnya.

Hal yang sama juga berlaku di media sosial. Kehadiran digital negara tidak cukup hanya ramai, tetapi juga harus substantif. Narasi yang terlalu defensif atau sekadar mengandalkan pendengung justru berisiko menciptakan polarisasi tanpa memperjelas substansi kebijakan.

Pada akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia hari ini bukan hanya menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Tantangannya juga bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa langkah-langkah tersebut memang diperlukan. Sebab diplomasi yang baik bukan hanya soal diterima dunia internasional, tetapi juga dipahami oleh masyarakatnya sendiri.