Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku bersyukur kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5). Peristiwa itu ia tegaskan bukan menjadi aib bagi kepimpinanya.
"Makanya teman-teman lihat nggak wajah saya, gak punya beban, karena dari awal saya omongan jangankan jadi Mensos yang urusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun saya tidak pernah mau," ujar Risma saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Risma juga menyebut peristiwa penggeledahan KPK ini menjadi pelajaran bagi jajaranya untuk menjauhi tindakan korupsi. Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan tidak ada niat sedikitpun baginya untuk melakukan tindakan korupsi.
Baca juga: Permudah Bansos Sembako-PKH, Kantor Pos di Malang Layani Sabtu dan Minggu
"Kepikir aja tidak ada, apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti org miskin saya lakukan itu," jelasnya.
Selain itu, Risma mengaku tidak tahu menahu mengenai alasan KPK melakukan penggeledahan di kantornya. Ia justru kaget melihat kehadiran penyidik KPK.
"Jadi saya gak tau, kalau teman-teman (media) tekan tanya masalahnya dimana? Saya ga tau," bebernya.
Baca juga: DPR Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Terus Diperbarui
Sebelumnya, sejumlah penyidik KPK menyambangi Kantor Kemensos. Mereka mencari barang bukti terkait dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan (PKH) pada 2020-2021.
"Benar, ada kegiatan dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5).
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut. Mereka sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. (Z-1)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Kementerian Sosial menjalankan tiga fokus layanan utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
KEMENTERIAN Sosial memastikan pemulangan sekaligus penanganan lanjutan terhadap seorang WNI lanjut usia asal Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang sebelumnya terlantar di Taiwan.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Adanya keselarasan momentum antara rencana pengalihan pengelolaan TMPNU dan agenda legislasi yang sedang disusun lembaganya.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved