Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku bersyukur kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/5). Peristiwa itu ia tegaskan bukan menjadi aib bagi kepimpinanya.
"Makanya teman-teman lihat nggak wajah saya, gak punya beban, karena dari awal saya omongan jangankan jadi Mensos yang urusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun saya tidak pernah mau," ujar Risma saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).
Risma juga menyebut peristiwa penggeledahan KPK ini menjadi pelajaran bagi jajaranya untuk menjauhi tindakan korupsi. Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan tidak ada niat sedikitpun baginya untuk melakukan tindakan korupsi.
Baca juga: Permudah Bansos Sembako-PKH, Kantor Pos di Malang Layani Sabtu dan Minggu
"Kepikir aja tidak ada, apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti org miskin saya lakukan itu," jelasnya.
Selain itu, Risma mengaku tidak tahu menahu mengenai alasan KPK melakukan penggeledahan di kantornya. Ia justru kaget melihat kehadiran penyidik KPK.
"Jadi saya gak tau, kalau teman-teman (media) tekan tanya masalahnya dimana? Saya ga tau," bebernya.
Baca juga: DPR Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Terus Diperbarui
Sebelumnya, sejumlah penyidik KPK menyambangi Kantor Kemensos. Mereka mencari barang bukti terkait dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program keluarga harapan (PKH) pada 2020-2021.
"Benar, ada kegiatan dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5).
Kasus ini sudah di tahap penyidikan. KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara tersebut. Mereka sudah dicegah ke luar negeri selama enam bulan. KPK berharap para tersangka kooperatif selama proses hukum berjalan. (Z-1)
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved