NasDem Singgung Minimnya Peran Pusat Tangani Konflik di Dogiyai Papua

KETUA Fraksi NasDem DPR RI yang juga pimpinan Komisi V, Robert Rouw, menyoroti minimnya peran pemerintah pusat untuk tangani sejumlah isu di Kabupaten Dogiyai, Papua. Menurut Robert, pemerintah pusat perlu untuk bangun komunikasi mengatasi masalah konflik disana. 

"Sebagai wakil rakyat dari Papua, pemerintah harus bisa membangun komunikasi, agar tidak lagi jatuh korban yang banyak. Masyarakat yang tidak tau apa apa jadi korban dan tertekan. Aparat juga begitu tertekan," kata Wakil Ketua Komisi V, Robert Rouw, saat ditemui Senin (22/5). 

Pada Senin (22/5) Komisi V dipimpin oleh Robert, berkesempatan untuk menerima audiensi dari pimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai. Hal utama yang dikeluhkan adalag keberadaan fasilitas-fasilitas publik yang sudah tidak memadai pasca konflik. 

Baca juga: Kapolri dan Kapolda Papua Diminta Taat Aturan Soal Pembentukan Polres di Dogiyai

"Sejumlah kantor-kantor fasilitas pelayanan masyarakat yang sudah tidak layak dan hampir tidak ada disana, akibat beberapa tahun lalu terjadi kerusuhan dan habis.

Ada 5-7 kantor disana yang bermasalah. Kalau fasilitasnya tidak mumpuni, bagaimana mau melayani masyarakat disana?" ucap Robert. 

Dalam audiensi tersebut, Komisi V menilai tidak realistis bagi pemerintah daerah untuk melakukan renovasi, mengingat anggaran yang minim. 

Baca juga: Bak Sebuah Film, Perintangan Penyidikan Kasus Lukas Enembe Pakai Skenario

"Saya pikir kalau dibangun sendiri oleh pemerintah daerah, Pemerintah juga bisa menilai itu susah. dana mereka sangat terbatas," tuturnya. 

Pemerintah pusat dinilai harus lebih menaruh perhatian di Papua dan Dogiyai. Merujuk pada tindakan yang dilakukan Presiden mengenai jalan rusak di Lampung, mekanisme kerja yang sama juga bisa diterapkan menangani Dogiyai. 

Dalam hal pembangunan, pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI, seperi revisi Undang Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 sebagai acuan pembangunan infastruktur jalan dan tol. 

“Tanpa revisi itu, Presiden kemarin tidak bisa ke Lampung untuk membenahi itu semua. Dengan adanya kangkah tersebut, kita dorong pembangunan bersifat adil, tidak hanya tunggu viral dulu. termasuk Dogiyai yang membutuhkan jalan-jalan dan kantor untuk melayani masyarakat," ungkapnya. 

Dengan menempuh langkah-langkah tersebut, visi misi Pemerintah mengenai pembangunan yang merata dan berpihak pada rakyat dapat menyelesaikan masalah di Dogiyai. 

"Harus ada satu bentuk komunikasi yang baik, agar semua cita-cita kemakmuran dan pembangunan kedepan untuk rakyat Papua," ucap Robert. 

(Z-9)