Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mengatakan sikap Partai NasDem yang kooperatif dalam proses hukum yang menjerat Sekjen Johnny G. Plate menunjukan partai ini memiliki komitmen untuk mendukung penegakan hukum.
“Sangat mengecewakan parpol dua sekjennya tersangkut kasus korupsi. Partai harus kooperatif untuk menunjukan bahwa partai memang punya komitmen untuk mendukung penegakan hukum,” ujarnya, Kamis (18/5).
Sikap dan keterbukaan NasDem yang ingin pengusutan kasus dilakukan secara tuntas termasuk aliran dana yang dikorupsi serta tidak tebang pilih, NasDem bisa menggunakan forum di DPR sebagai bentuk pengawasan. NasDem memiliki anggota di komisi tiga DPR dan bisa bertanya dengan Kejaksaan Agung melalui rapat dengar pendapat yang secara rutin diadakan.
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
“Kalau memang ada kasus yang dianggap tidak diproses NasDem bisa mempertanyakan akuntabilitas jaksa agung dalam forum tersebut. Jadi soal tidak boleh tebang pilih itu kalau memang punya informasi fungsionaris partai lain tidak dilakukan proses hukum ya salah satu forum yang bisa digunakan dalam rapat dengar pendapat antara komisi tiga DPR dengan jaksa agung,” tukasnya. (Sru/Z-7)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved