Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang terbuka dan mendukung proses hukum termasuk pengusutan aliran uang dugaan korupsi BTS, merupakan sikap yang patut diteladani oleh partai dan politisi lain.
Pernyataan ini disampaikan pakar TPPU Yenti Ganarsih saat dihubungi, Kamis (18/5).
“Saya sangat apresiasi sikap kepada ketua partai NasDem Surya Paloh yang menyiratkan bagaimana pun bergolak tapi sebagai ketua partai bahkan sudah menjadi negarawan, dia mempersilahkan proses hukum berjalan dan terbuka, kalau ada uang masuk ke partai dia pun mempersilahkan,” ujarnya, Kamis (18/5).
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Tak Pecat Johnny G Plate dari Jabatan Sekjen NasDem
Sikap tersebut patut diteladani oleh semua politisi yang mau secara terbuka menyatakan sikap menentang praktik korupsi. Publik seharusnya disuguhkan dengan sikap dan pernyataan tegas para elit politik memerangi korupsi juga tidak menghalangi proses hukum.
Sikap Surya juga disebut mampu meneduhkan kemarahan publik yang saat itu ditampilkan kasus korupsi yang menjerat kadernya.
Baca juga: Ini Isi Obrolan Surya Paloh dan Anies Pasca Penahanan Johnny G Plate
“Itu harus jadi teladan. Dia menolak dan perang terhadap korupsi dan komitmen dia anti korupsi yang ternyata ada anggota partainya yang korupsi. Saya ingin hal ini dicontoh oleh politisi lain bagaimana terbuka menyatakan sikap perang terhadap korupsi. Dan publik disuguhkan komitmen anti korupsi, tidak menghalangi proses hukum bahkan memersilahkan untuk mengusut secara tuntas,” tukasnya.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Plate sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS). Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi dalam jumpa pers di gedung Kejagung Jakarta, menyatakan pihaknya akan terus mengusut aliran uang dari kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 8 triliun.
"Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, saat ini masih kita dalami," katanya.
Pada kesempatan itu, Kuntadi belum bisa menjelaskan tentang berapa jumlah dana korupsi yang mengalir ke Johnny Plate. Pihaknya masih terus melakukan penelusuran dan publik diminta bersabar. "Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Kalau nanti ketemu, pasti kami sampaikan," ujarnya. (Z-10)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved