Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Depri Pontoh ikut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan Bupati Bolaang Mangondow dalam agenda klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) miliknya.
“Yang bersangkutan telah hadir di Gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Senin (8/5).
Ipi menjelaskan, Reihana dan Depri diminta datang membawa dokumen aset yang dibutuhkan. Beberapa diantaranya berupa sertifikat, bukti kepemilikan usaha, dan salinan dokumen harta tidak bergerak.
Baca juga: Diduga Palsukan LHKPN, Kadinkes Lampung Reihana Dipanggil KPK Hari Ini
KPK menegaskan akan mendalami semua aset yang dimiliki oleh Depri dan Reihana. Pengusutan bukan cuma yang viral saja.
"Pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN tidak hanya menunggu informasi viral dari masyarakat," ucap Ipi.
Baca juga: Pemda Lampung Dianggap Tak Mampu Tangani Jalan Rusak, Jokowi Ambil Alih
Lebih lanjut, Ipi tidak bisa memerinci hasil pemeriksaaan keduanya. Jawabannya di depan tim LHKPN menentukan hasil tersebut.
"Tim tentu memiliki kriteria untuk menentukan LHKPN yang perlu dilakukan pemeriksaan secara substantif," tutur Ipi.
Sebelumnya, Kadinkes Provinsi Lampung Reihana memenuhi panggilan klarifikasi LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi ini. Namun dia irit bicara saat tiba di gedung merah putih tersebut.
"Sehat," ucap Reihana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/5).
Reihana menyambangi KPK dengan kerudung, tas, dan baju berwarna putih. Dia terlihat menggunakan rok dan sepatu warna hitam.
Dia memilih langsung masuk ke lobi KPK untuk menunggu jadwal permintaan klarifikasi. Reihana juga terlihat membaca majalah untuk mengisi waktunya.
Diketahui, Reihana punya sederet koleksi mobil mewah di rumahnya. Reihana yang hobi pamer harta tersebut terlihat menaiki mobil Alphard hitam dalam sebuah foto.
Namun, tampaknya mobil itu tidak ia laporkan pada LHKPN 2022. Dalam LHKPN yang dilaporkan oleh Reihana, ia hanya memiliki tiga buah mobil.
Deretan mobilnya itu yakni mulai dari Nissan Elgrand Minibus, Toyota Minibus dan Mercedes Benz V230. Sementara itu, pada foto-foto yang dilansir dari Twitter @wisanggeni___ dalam rangkaian cuitan @PartaiSocmed, Reihana tampak menaiki mobil Alphard berwarna hitam.
Dia terlihat mengenakan baju hitam yang dipadukan dengan rok berwarna oranye kecoklatan, lalu hijab berwarna senada. Kemudian ia juga mengenakan sneakers dengan brand ternama berwarna putih. (Z-10)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved