Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Partai Demokrat mengaku pesimistis koalisi besar akan terbentuk. Pesimisme itu dilatarbelakangi oleh banyaknya partai politik yang memiliki ego besar dan ingin mengusung jagoan sendiri sebagai calon presiden di Pemilu 2024.
"Saya pikir tidak mudah untuk bergabung semuanya," ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Syarief mengatakan koalisi besar sejatinya sah-sah saja dibentuk. Tetapi perdebatan soal kader dari tiap-tiap partai yang ingin dicalonkan sebagai capres bakal jadi persoalan.
Baca juga: Puan Maharani: PDIP Setuju Ada Koalisi Besar untuk Pemilu 2024
"Ini kan pilpres. Semua tokoh, semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka. Jadi pertanyannya, apakah partai tertentu itu mau merelakan, mau mengorbankan kadernya untuk tidak menjadi sesuatu? kan begitu," jelas Syarief.
Wacana koalisi besar muncul saat kehadiran lima ketua umum partai politik (parpol) pada acara Silaturahmi Ramadan di DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4). Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar hadir dalam agenda tersebut. (Z-11)
Baca juga: AHY Tidak Terganggu Wacana Koalisi Besar
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved