Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENTINGNYA menguasai literasi digital sektor Pemerintahan agar ASN mampu memahami dan menghadapi isu yang sedang berkembang di masyarakat terutama di tahun politik.
Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Boni Pudjianto menyatakan melalui kegiatan literasi digital untuk aparatur pemerintah diharapkan mampu mengelola rasa untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa pada kehidupan digital.
"Bapak-ibu mendapatkan materi empat pilar literasi digital yang tentunya akan berujung pada upaya transformasi digital untuk aparatur negara dan juga akan mengarahkan bapak-ibu membentuk netralitas dalam menyambut tahun politik," jelas Boni dalam kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan SDM Kemenkominfo yang berlangsung 3-5 April 2023 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten.
Boni juga menjelaskan bahwa sikap netralitas ASN menjadi hal yang penting untuk diingatkan berulang kali kepada para ASN dan SDM di lingkungan Kemenkominfo.
"ASN dan SDM di lingkungan Kemenkominfo dapat benar-benar mengedepankan sikap netralitas dan diharapkan dapat menjadi
teladan, di mana tidak menunjukkan partisipasinya dalam kampanye politik dalam bertugas agar menunjukkan sikap profesionalitas," tambahnya.
baca juga: Jejak Digital Susah Dihapus, ASN Harus Bijak
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan menambahkan bahwa ASN sedang dipantau oleh masyarakat. Oleh karena itu, ASN perlu menyikapi hal tersebut terutama dalam hal jejak digital. Apa yang dilakukan di ruang digital benar-benar harus dipikirkan terutama sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial.
"Fenomena selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah teknologi AI, terutama mengenai risikonya seperti fake news yang benar-benar susah diidentifikasi. Perlu bapak-ibu ketahui juga Kemenkominfo sudah menghadirkan daftar isu-isu yang ramai dibicarakan publik, ASN Kemenkominfo perlu membaca ini terutama agar memahami percakapan publik agar tidak salah dalam merespons isu yang ada," tutur
Semuel. (N-1)
SEBANYAK 2.019 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai kementerian/lembaga resmi mengikuti seleksi komponen cadangan (komcad)
Kebijakan WFH ASN Jumat dirancang fleksibel. MenPANRB Rini Widyantini jelaskan alasan Kementerian PU tak ikut serta, dan tetap prioritaskan kualitas layanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menerapkan kebijakan bersepeda dan bebas kendaraan bermotor bagi ASN di lingkungan Kantor Gubernur setiap hari Kamis.
Menurutnya, perilaku tidak disiplin mencederai semangat kerja tim dan menciptakan ketidakadilan di lingkungan kerja.
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved