Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Senin, 13 Maret 2023. Pertemuan itu dipastikan belum membahas soal koalisi antara kedua partai.
"Belum sih. Belum sampai ke arah koalisi," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat dihubungi, Rabu, (8/3).
Mardiono membeberkan pertemuan itu sebatas silaturahmi sesama partai politik (parpol). Pertemuan itu juga dipastikan membahas soal perpolitikan nasional.
Baca juga : PAN Legawa Bila PPP Mesra dengan PDIP
"Tentu kita bersilaturahmi. Sebenarnya umum aja sih. Tapi beliau dari PBB yang datang ke PPP," ucap Mardiono.
Mardiono enggan berspekulasi soal arahan sikap mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, PBB salah satu mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca juga : Dukungan KIB Dinilai Mengarah kepada Erick Thohir untuk Cawapres
"Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja. PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu, secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," ucap Mardiono. (Z-8)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved