Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Senin, 13 Maret 2023. Pertemuan itu dipastikan belum membahas soal koalisi antara kedua partai.
"Belum sih. Belum sampai ke arah koalisi," kata pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat dihubungi, Rabu, (8/3).
Mardiono membeberkan pertemuan itu sebatas silaturahmi sesama partai politik (parpol). Pertemuan itu juga dipastikan membahas soal perpolitikan nasional.
Baca juga : PAN Legawa Bila PPP Mesra dengan PDIP
"Tentu kita bersilaturahmi. Sebenarnya umum aja sih. Tapi beliau dari PBB yang datang ke PPP," ucap Mardiono.
Mardiono enggan berspekulasi soal arahan sikap mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, PBB salah satu mendukung sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca juga : Dukungan KIB Dinilai Mengarah kepada Erick Thohir untuk Cawapres
"Kalau PPP sebagai partai peserta pemilu mau terbuka atau tertutup siap-siap saja. PPP kan sudah punya pengalaman untuk mengikuti pemilu, secara proporsional tertutup juga sudah punya pengalaman. Sudah pernah menjalankan. Proporsional terbuka juga sudah menjalankan. Prinsipnya PPP siap saja," ucap Mardiono. (Z-8)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Indrajaya menyoroti rentetan Operasi Tangkap Tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkini Bupati Rejang Lebong
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved