Keputusan Polri Pertahankan Bharada Eliezer Tuai Kritik

PENGAMAT kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritik sikap Polri yang memilih keputusan yang populer untuk tetap mempertahankan Bharada Richard Eliezer di institusi mereka.

"Risikonya, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan aturan di internal Polri," kata Bambang dikonfirmasi, Rabu (22/2).

Menurut Bambang, Eliezer terbukti di persidangan melakukan tindak pidana menembak seniornya sesama anggota Polri.

Baca juga: Bharada E Tidak Banding Putusan Etik Polri

Keputusan Polri menjatuhkan hukuman berupa demosi ketimbang sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dipandang sebagai putusan populer.

Sementara itu, publik selalu ambigu, di satu sisi menginginkan Eliezer untuk tetap menjadi bagian Polri, tapi mengkhawatirkan keselamatannya bila kembali ke institusi.

Bambang juga menyoroti Polri sebagai penegak hukum juga permisif dan toleran pada pelanggaran fatal, yakni penembakan secara sengaja (terlepas dari karena perintah atasan) yang dilakukan Eliezer yang menyebabkan seniornya meninggal dunia.

Menurut Bambang, peran Eliezer sebagai justice collaborator (JC) sudah cukup mendapat apresiasi hakim di Pengadilan Negeri sehingga mendapat hukuman yang sangat ringan.

"Sementara Polri adalah lembaga penegak hukum negara yang harus tegak lurus pada hukum," kata dia.

Bambang juga mengingatkan bahwa ada banyak kasus pelanggaran etik personel Polri yang harus diselesaikan selain masalah Eliezer.

Bagi Bambang, tindakan Eliezer menembak Brigadir J hanya menjalankan perintah Ferdy Sambo tidak lantas menjadi pembenaran, apalagi dilakukan dalam situasi normal, bukan dalam situasi perang atau operasi keamanan.

Bahkan, lanjut dia, dalam perang pun, penembakan secara sengaja seperti itu bisa dikategorikan kejahatan perang, apalagi ini dalam kondisi normal.

Yang lebih mendesak dalam situasi ini, kata Bambang adalah membangun kultur Polri yang profesional ke depan ketimbang mempertahankan Eliezer.

"Kalau ingin membangun kultur Polri sebagai organisasi profesional, yang taat pada aturan dan hukum, bukan sekadar siap komandan,
siap jenderal, tidak ada urgensi Polri untuk mempertahankan Eliezer sebagai anggota Polri," katanya.

Mantan jurnalis itu menambahkan, ada banyak cara yang dapat dilakukan Polri dalam mengapresiasi Eliezer sebagai JC selain mempertahankan keanggotannya.

"Bukankah selama ini Polri juga banyak mengapresiasi anggota masyarakat non Polri dengan penghargaan-penghargaan," kata Bambang.

Polri resmi melaksanakan sidang etik kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Rabu (22/2) siang. Putusan sidang etik memutuskan Eliezer bersalah melanggar etik, disanksi meminta maaf kepada komisi etik dan pimpinan Polri, serta sanksi administrasi berupa demosi selama satu tahun di Yanma Polri. (Ant/OL-1)