Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENELITI Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menegaskan, Presiden memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet atau reshuffle, namun hak prerogatif itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang.
Sebaliknya, dalam menjalankan hak prerogative tersebut, presiden harus mendengar suara rakyat, bukan suara satu-dua elite atau satu partai politik saja.
“Di tahun politik ini dan menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif, sebaknya Presiden lebih fokus untuk menyiapkan pemilu yang berkualitas dan mencegah kegaduhan pemilu,” ujar Siti Zuhro menanggapi polemik reshuffle, Jumat (6/1/2023).
Pengamat politik ini menyarankan Presiden lebih mensolidkan kabinet sehingga menteri-menteri bekerja secara professional untuk mendukung target pemerintah dalam berbagai bidang.
Untuk meredakan poliemik di publik, Siti Zuhro mengusulkan agar Presiden Jokowi berinisiatif menjalin komunikasi dengan elite partai pendukung atau partai koalisi.
“Segera undang pimpinan partai koalisi dan komunikasikan isu yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kegaduhan,” tandasnya.
Menurut Siti Zuhro, bukankah ketika awal pembentukan koalisi dan pembahasan calon menteri, Presiden Jokowi rajin berkomunikasi dengan para pemimpin partai koalisi.
"Nah, saatny ketika publik disuguhkan perdebatan soal koalisi dan reshuffle, maka ini perlu dibicarakan bersama di tingkat koalisi, bukan dibiarkan berkembang liar," katanya.
“Dengan cara mengundang dan mendiskusikan masalah-masalah yang krusial di publik menyangkut kaolisi, masyarakat diberi pendidikan politik yang baik. Ini memberikan kedewasaan dan pencerahan politik bagi masyarakat banyak," jelasnya.
"Bukankan visi besar Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf untuk membangun SDM unggul? Jadi suguhkan sesuatu yang mencerahkan,” papar Siti Zuhro.
Kurang Etis
Menyinggung usulan sejumlah elite PDIP yang terus mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet dan mengganti menteri dari NasDem.
Hanya karena partai NasDem mengajukan calon presiden lebih awal, menurut Siti Zuhro, langkah tersebut bisa disebut melanggar etika politik.
“Mestinya PDIP mengusulkan partai koalisi berembuk dan musyawarah bersama Presiden, bukan terus mendesak Presiden mengambil langkah reshuffle. Ini kan kesannya tidak ada komunikasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai koalisi,” kata Siti Zuhro.
Apalagi lanjut Siti Zuhro, menteri yang diusulkan elite PDIP untuk diganti, justru para menteri yang mempunyau kinerja dan reputasi baik tingkat nasional maupun internasional.
“Masih segar dalam ingat kita ketika pelaksanaan G-20 di Bali, Indonesia dipuji karena mampu menekan deforestasi dan juga penurusan emisi gas rumah kaca secara nasional. Jadi dunia mengakui keberhasilan dan reputasi Menteri LHK Siti Nurbaya,” ujarnya.
Keberhasilan Menteri Siti Nurbaya dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan, serta prestasi lain di kancah internasional untuk isu-isu perubahan iklim dan langkah nyata Indonesia, sangat diapresiasi dunia.
Baca juga: Menkopolhukam: Bocoran Video Diduga Agar Hakim Tidak Vonis Berat Sambo
“Jadi, apa alasannya mengganti Menteri LHK?,” tanya Siti Nurbaya.
Begitu juga ketika menyinggung Menteri Pertanian yang juga diusulkan elite PDIP untuk diganti. Menurut Siti Zuhro, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo punya kinerja yang bagus.
“Saya pernah menjadi tim monitoring KIP, jadi saya tahu bagiaman prestasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Prestasinya sangat baik karena menerapkan keterbukaan pada publik,” katanya.
Dengan meikian lanjut Siti Zuhro, dua menteri yang selalu diributkan elite PDIP untuk diganti, justru sangat baik.
Begitu juga selama ini kedua menteri itu Menteri Siti Nurbaya dan Menteri Yasin Limpo tidak pernah melakukan sesuatu atau membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan.
“Jika Presiden terbawa arus dan mengikuti keinginan elte PDIP justru akan menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Karena koalisi disingkirkan tanpa ada komunikasi,” tandasnya. (RO/OL-09)
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Ide di balik DTKS adalah profil penduduk Indonesia yang berada dalam standar ekonomi 40% terendah.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan pengetahuan lokal memainkan peran krusial dalam membangun ketahanan komunitas menghadapi bencana.
Sehingga yang paling aman dan idea, lokasi lahan restorasi mangrove harus milik instansi pemerintah dan hutan mangrove tersebut bisa dijadikan lokasi wisata alam.
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved